Feed Digital Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Istilah "Cawe" dan "Cawe-cawe" sempat trending di media sosial sejak kata tersebut dilontarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Frasa tersebut disebutkan saat berjumpa dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, Senin (29/5/2023).

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi, dikutip dari detikNews.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," imbuhnya.

Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.

"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.

"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuh Jokowi.

Berdasarkan penuturan Jokowi, penting bagi dirinya untuk turut cawe-cawe para calon presiden RI supaya terpilih kandidat terbaik untuk membawa Indonesia menuju next level.

Adapun pengertian cawe-cawe berdasarkan KBBI adalah "ikut membantu mengerjakan, membereskan, atau merampungkan" maupun "ikut menangani".

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang disebutkan Presiden Joko Widodo mengarah ke makna positif. Konteks ucapan tersebut bahwa negara dalam Pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik dan serentak tanpa meninggalkan polarisasi.

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata dalam keterangan tertulis, Senin (29/5).

Tuai Ragam Komentar

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi merespons, penyataan Jokowi perihal cawe-cawe. Ia mengaku tidak mengikuti yang saat ini ramai dibicarakan karena sedang disibukkan oleh kenaikan harga di daerahnya.

"Saya tak terlalu mengikuti, sedang disibukkan saya dengan inflasi. Nanti kalau dijawab tak benar pula. Yang pastinya demokrasi ini yang bukan wewenangnya tak boleh," kata Edy Rahmayadi di rumah dinasnya, mengutip CNN Indonesia, Rabu (31/5).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkapkan cawe-cawe paling nyata Jokowi terlihat dari dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.

"Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko. PK Moeldoko di MA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK," ujar Denny lewat keterangan tertulis.

Sedangkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ikut Jokowi dalam cawe-cawe Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Pasalnya, cawe-cawe yang dimaksud agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.

"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga agar demokrasi menjalankan pemilu yang jurdil sangat bagus, jadi kita harap tentu dapat dilaksanakan dengan baik," kata JK di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

"Kalau ingin apa yang dijelaskan terakhir, untuk demokrasi berjalan dengan baik agar Pemilu jujur dan adil tentu kita dukung," sambung JK.

JK menyebut, semua pihak tahu batas cawe-cawe tersebut. Dia berharap pesta demokrasi berjalan lancar. "Pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaannya jurdil, itu kita harapkan, kita dukung," ujar JK.

Namun, anak Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku tak mau ikut campur soal sikap ayahnya Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Ia menegaskan bahwa sebagai wali kota Solo, ia hanya memfasilitasi tamu yang bertandang ke sini.

"Semua saya fasilitasi, saya temuin, semua saya jadikan teman. Semua saya ajak wedangan, semua saya ajak jalan-jalan, semua tamu saya terima. Penak to Kurang netral opo," katanya.

Sementara Waketum Partai Demokrat Benny K. Harman melihat sisi berbeda dari pernyataan cawe-cawe Jokowi. Ia menilai sebagai kepala negara harus netral dan tidak boleh cawe-cawe dalam pemilu 2024.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?" tutur Benny, Selasa (30/5).

Adblock test (Why?)

Anggota Komisi III DPR RI F-Gerindra Habiburokhman menyebut DPR bisa mengubah Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi (MK) jika Hakim MK memutuskan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup atau pemilu coblos partai. Apa respons Ketua MK Anwar Usman soal ancaman tersebut?

"Ah, itu nanti lihat saja, apa putusan MK ya. Tunggu saja. Insyaallah dalam waktu dekat (putusan)," kata Anwar usai upacara Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).

Anwar mengatakan tidak ada batasan waktu kapan putusan tersebut akan inkrah. Namun, diharapkan bulan Juni sudah ada keputusan sistem pemilu.

"Ya mudah-mudahan (bulan Juni). Mudah-mudahan, ikuti saja. Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya nggak ada. Itu tergantung juga dari para pihak, jadi bukan hanya tergantung dari MK. Ini terkait dengan itu UU Pemilu, khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup itu pihak terkaitnya ada sekitar 15," jelasnya.

Delapan Fraksi di DPR RI sebelumnya tegas menolak jika sistem pemilu coblos nama caleg diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya bisa mengubah UU terkait MK jika hakim MK memutuskan mengubah sistem pemilu.

Habiburokhman awalnya menyatakan DPR tak ingin unjuk kekuasaan. Namun, dia mengingatkan semua pihak bahwa DPR punya kewenangan sebagai lembaga legislatif.

"Ya jadi kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif, kami juga punya kewenangan," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

"Apabila MK berkeras untuk memutus (sistem coblos partai) ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting kita juga ada kewenangan," lanjutnya.

Konferensi pers ini digelar delapan fraksi di DPR usai beredar rumor bahwa MK akan mengubah sistem pemilu dari coblos nama caleg menjadi coblos gambar partai saja. Habiburokhman mengingatkan MK bahwa DPR bisa merevisi UU MK dan mencabut kewenangan MK.

"Kalau perlu UU MK juga kita ubah, kita cabut kewenangannya, akan kita perbaiki supaya tidak terjadi begini lagi," ungkap Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan kedelapan fraksi itu sudah sepaham dengan dirinya terkait hal ini. "Iya, kan ini tadi," kata politikus Gerindra ini.

Simak Video: Riuh Rumor Putusan MK Buat 8 Fraksi Tegaskan Dukung Proporsional Terbuka

[Gambas:Video 20detik]

Adblock test (Why?)

Mantan politikus Gerindra Sandiaga Uno dipastikan tidak masuk dalam radar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk jadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Anies merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Koalisi itu terdiri dari PKS, NasDem, dan Demokrat.

"Tidak ada dalam radar (cawapres) PKS," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainudin Paru di gedung MK, Rabu (31/5).

Lebih lanjut, Zainudin enggan berkomentar lebih jauh soal sosok yang akan jadi pendamping Anies. Menurut dia, hal itu bakal diumumkan para pimpinan partai di koalisinya.

"Itu biar ketua-ketua partai yang akan mengumumkan. Tidak mau mendahului," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengaku sudah memiliki nama yang bakal mendampinginya maju dalam Pilpres 2024. Namun, Anies masih belum menyebut secara gamblang nama tersebut.

"Kalau dikasih kriteria sekarang, bukan kejutan lagi, dong. Jaga biar ada kejutan. Pokoknya, namanya sudah ada di kantong," tutur Anies di acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan, di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5).

Sementara itu, Sandi menyebut lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan. Hal itu disampaikan Sandi merespons isu bakal jadi cawapres Anies di Pilpres 2024.

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan bukan perubahan," kata Sandiaga di kompleks parlemen, Rabu (31/5).

Sandiaga menilai Indonesia tidak memiliki waktu lama untuk menjadi negara maju. Oleh karenanya tidak perlu untuk mengubah arah pembangunan lagi. Menurutnya, mengubah arah pembangunan hanya akan menghambat kemajuan itu sendiri.

"Kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis, sehingga ada potensi tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2045," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menuding Amerika Serikat (AS) sebagai biang keladi serangan pesawat tak berawak ke Moskow. Washington disebut mendorong Kyiv, secara terbuka untuk melakukan serangan drone yang melanda beberapa distrik Moskow pada Selasa.

Hal ini ditegaskan utusan Rusia untuk AS Rabu, setelah Presiden Vladimir Putin menyalahkan Ukraina atas serangan itu.

Gedung Putih sendiri mengatakan tidak mendukung serangan di dalam Rusia dan masih mengumpulkan informasi tentang insiden tersebut, yang disebut Putin sebagai upaya untuk menakut-nakuti dan memprovokasi Moskow.

"Apa maksud tersembunyi di balik ungkapan bahwa mereka (AS) sedang 'mengumpulkan informasi'?" tegas Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, mengatakan pesan di Telegram, dimuat Reuters, Rabu (31/5/2023).

"Ini adalah dorongan bagi teroris Ukraina," tambahnya.

Serangan di "jantung Rusia" kemarin merupakan pertama kalinya terjadi di pemukiman warga. Sebelumnya beberapa serangan drone memang dilaporkan sempat terjadi di Rusia, di antara wilayah perbatasan Belgorod dan Kremlin.

Sementara itu, seorang pembantu presiden Ukraina membantah Kyiv terlibat langsung dalam serangan drone di Moskow. Namun, ia mengatakan Ukraina menikmati tontonan itu dan memperkirakan lebih banyak lagi yang akan datang.

Masih dikutip laman yang sama, serangan Moskow melukai dua orang. Ini terjadi persis setelah Rusia melancarkan tiga serangan udara dalam satu hari di Kyiv yang simulai serai 17 Mei, menewaskan dua orang dalam sebulan dan membuat kehancuran sert ketakutan warga.

Di sisi lain, Rusia telah lama menuduh apa yang disebutnya "kolektif Barat" melakukan perang proksi melawan Moskow. Ini, klaim Rusia, terlihat dari dukungan ke Ukraina dengan bantuan militer dan keuangan.

Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, yang menghancurkan kota-kota dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah serta menelan ribuan nyawa. Putin menyebut perang itu sebagai "operasi militer khusus" untuk "denazifikasi" Ukraina dan melindungi penutur bahasa Rusia sementara Kyiv dan sekutunya mengatakan itu adalah perampasan tanah yang tidak beralasan.

Adblock test (Why?)

Adblock test (Why?)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengakuan Presiden Joko Widodo yang bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, bukan untuk kepentingan politik praktis.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengaku mendukung Jokowi jika ingin ikut campur dalam menjaga demokrasi dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), itu sangat bagus, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik," kata Kalla di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: JK Dukung Jokowi Cawe-cawe untuk Jaga Demokrasi dan Pastikan Pemilu Berjalan Jurdil

Kalla yakin, Jokowi maupun pihak-pihak lainnya memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik.

Pernyataan Jokowi bakal ikut campur dalam Pemilu 2024 disampaikan Jokowi saat bertemu pemimipin redaksi media massa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra mengungkapkan, dalam kesempatan itu Jokowi mengaku bahwa ia bakal cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara.

Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

Merespons alasan Jokowi tersebut, Kalla menilai bahwa pemimpin Indonesia ke depan harus melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya.

Hanya saja, menurut Kalla, setiap pemimpin pasti mempunyai cara-cara yang berbeda meski tujuan mereka sama saja.

"Pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan, cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin," kata Kalla.

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Senada dengan Kalla, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan berharap, sikap cawe-cawe Jokowi bertujuan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku mendengar kekhawatiran dari banyak pihak soal pernyataan Jokowi itu.

Menurut dia, banyak yang khawatir terjadi penjegalan pada figur capres atau calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

"Kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Jakarta.

Bukan bentuk dukungan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengeklaim, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe bukan berarti Jokowi akan memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu

Pramono mengatakan, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru bermakna positif, yakni agar Pemilu 2024 berjalan jujur, aman, dan transparan.

"Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apa pun," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Politikus PDI-P itu juga membantah bahwa cawe-cae Jokowi diartikan sebagai sikap ikut campur dalam menentukan hasil Pemilu 2024.

Pramono menegaskan, Jokowi justru ingin pemilu berjalan adil dan program-program pemerintah tetap berlangsung dengan baik, salah satunya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kendati demikian, klaim pihak Istana bahwa cawe-cawe Jokowi itu bukanlah bentuk dukungan diragukan pengamat politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpandangan, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dan gelagatnya selama ini justru menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Apa yang ditunjukkan Presiden juga yang ia sampaikan, jelas menempatkan Jokowi sebagai presiden partisan. Secara umum bisa dianggap telah lakukan kolusi," kata Dedi kepada Kompas.com.

Baca juga: Menyoal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Menurut Dedi, jika intervensi yang dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi mestinya mengintervensi Mahkamah Konstigusi (MK) agar tidak membuat keputusan yang melanggar konstitusi.

Kemudian, mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadi alat kekuasaan, atau mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Keuangan agar semua proses pemilu berjalan sesuai koridor konstitusi dan tepat waktu.

"Intervensi dalam hal pelaksanaan, sah saja karena memang tanggung jawab presiden, tetapi intervensi politis jelas tidak dibenarkan," kata dia.

Sementara itu, Dedi menilai, yang terjadi saat ini adalah Jokowi menentukan siapa capres yang diinginkan, berupaya memberikan fasilitas negara untuk pembahasan koalisi hingga mengucilkan partai lain yang berseberangan.

Ia lantas menegaskan, perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak etis sekaligus merusak wibawa kepala negara.

"'Cawe-cawe' Jokowi hanya untuk kepentingannya pribadi, keluarga, atau kelompok politiknya, imbasnya cukup berbahaya, mulai dari potensi rusaknya tata kelola pemerintahan hingga menjadikan negara ini seolah milik personal," kata Dedi.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe demi Bangsa, Pengamat: Tempatkan Jadi Presiden Partisan

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam pun mengingatkan agar pernyataan Jokowi tersebut jangan sampai menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik pribadi.

"Jangan sampai klaim cawe-cawe Presiden untuk kepentingan bangsa dan negara ini hanya menjadi 'alat pembenaran' untuk melegitimasi manuver politik pribadi dan pihak-pihak di lingkaran kekuasaan istana untuk masuk lebih dalam ke ranah politik praktis," kata Umam.

Menurut Umam, meski Presiden mengaku tidak akan melanggar hukum dan konstitusi terkait upaya cawe-cawe itu, namun keberpihakan politik Jokowi secara terbuka berpotensi disalahgunakan sebagai alat politisasi kekuasaan negara.

"Alhasil, tidak mudah memisahkan klaim kepentingan negara dan dengan kepentingan politik pribadi presiden atau kelompoknya. Keduanya menjadi kabur," kata Umam.

Adblock test (Why?)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas (19), tersangka kasus penganiayaan terhadap David Ozora (17) dipindahkan tempat penahanannya pada Selasa (30/5/2023).

Penahanan Mario dan Shane dipindahkan dari Rumah Tahanan atau Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur ke Lapas Salemba, Jakarta Selatan.

"Pada sore hari ini, 30 Mei 2023 telah dipindahkan bersama 19 warga binaan lain ke Lapas Salemba, " kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti menurut keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca Juga: Sidang Perdana Mario Dandy Digelar 6 Juni di PN Jaksel

Rika menjelaskan, perpindahan kedua tahanan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan kantor wilayah Kemenkumham Jakarta.

"Sebagai bagian dari deteksi dini serta karena kondisi Rutan Cipinang yang sangat padat, hampir 300 persen, " katanya.

Rika menambahkan bahwa selanjutnya kedua tahanan tersebut ditempatkan di kamar Mapenaling atau masa pengenalan lingkungan bersama 9 orang lainnya.

Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) memutuskan Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas (19) menjadi tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur selama 20 hari.

Baca Juga: Temukan Bukti, Polisi Kini Lakukan Penyidikan Kasus Pencabulan Mario Dandy Terhadap AG

"Dua tersangka sudah kita terima dan sudah dilakukan pemeriksaan secara formil," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Syarief Sulaeman Nahdi saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Syarief menuturkan penahanan keduanya telah beralih ke jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang.

Kini, pihaknya akan menyempurnakan surat dakwaan dan diusahakan dalam waktu singkat akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan.

Baca Juga: Mario Dandy Terancam 15 Tahun Bui di Kasus Dugaan Pencabulan Anak AG

Adblock test (Why?)

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Joni, pelapor Wakapolres Binjai Kompol Agung Basuni ke polisi, kini dilaporkan ke polisi.

Joni sebelumnya melaporkan Agung Basuni ke polisi dengan tuduhan selingkuh dengan istrinya bernama Lucy Sundari.

Baca juga: Usai Diduga Selingkuh, Kompol Agung Basuni Terancam Dipecat, Sudah Dicopot Sebagai Wakapolres Binjai

Joni kemudian dilaporkan oleh warga bernama M Sidik dengan tuduhan telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat tentang perselingkuhan istrinya dengan Wakapolres Binjai nonaktif.

Menurut pelapor, kebohongan yang dilakukan Joni ini berawal ketika dirinya dengan berapi-api melaporkan Kompol Agung Basuni dengan delik aduan perzinahan.

Namun, keesokan harinya, Joni malah menyebut laporan perzinahan dan perselingkuhan itu cuma salah paham.

Yang buat aneh, Joni malah mencabut laporan di Propam Polda Sumut terhadap Kompol Agung Basuni. 

"Kehadiran saya ke Polda Sumut untuk melaporkan saudara J, atas pernyataan yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat," kata Muhammad Sidik, sembari menunjukkan bukti lapor STTLP/B/648/V/2023/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 30 Mei 2023.

Baca juga: Profil dan Harta Kekayaan Kompol Agung Basuni, Wakapolres Binjai Nonaktif yang Diduga Selingkuh

Terpisah, Alamsyah, kuasa hukum pelapor menduga Joni melanggar Pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 1945 tentang menyebarkan berita bohong yang membuat kegaduhan di masyarakat.

Menurut Alamsyah, klarifikasi yang dibuat Joni telah menimbulkan keresahan di masyarakat Perbaungan, Kabupaten Sergai dan sekitarnya.

Sebab, masyarakat menjadi bingung, mana informasi yang patut dipercaya.

Apakah benar Kompol Agung Basuni sudah meniduri Lucy Sundari atau tidak. 

"Apakah benar yang dilaporkan saudara J atau tidak," kata Alamsyah.

Apabila pernyataan awal yang dibuat Joni adanya perselingkuhan itu tidak ada telah menyebabkan Kompol Agung Basuni dicopot dari jabatannya.

Namun jika benar dugaan perzinahan antara istrinya dengan mantan Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai itu, maka seharusnya dia tak perlu mengklarifikasi pernyataan tersebut dengan dalih salah paham.

Adblock test (Why?)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka dugaan penganiayaan anak pengurus GP Ansor D, Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas dipindah dari Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Rika Aprianti mengatakan, pemindahan dilakukan pada Selasa (30/5/2023).

Pemindahan tersebut hanya berselang empat hari setelah Mario Dandy dan Shane diserahkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Rutan Cipinang pada Jumat (26/5/2023).

“(Mario Dandy) dipindahkan berama 19 warga binaan lain ke Lapas Salemba,” kata Rika saat dihubungi Kompas.com, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Mario Dandy dan Shane Lukas Dipindahkan ke Lapas Salemba, Kemenkumham: Rutan Cipinang Sudah Sangat Padat

Rika menyebut, begitu Mario dan 18 warga binaan lainnya tiba di Lapas Salemba, mereka menjalani proses administratif, seperti pemeriksaan berkas, dan pemeriksaan kesehatan.

Mario Dandy kemudian ditempatkan di kamar masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) bersama 9 orang lainnya.

Menurut Rika, Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta memindahkan Mario Dandy dan lainnya dengan pertimbangan deteksi dini.

Selain itu, keadaan Rutan Cipinang yang jumlah penghuninya sudah sangat melewati batas juga menjadi pertimbangan lain.

“Sangat overcrowding hampir 300 persen. Saat ini Rutan Cipinang berisi 3.451 orang,” tutur Rika.

Menurut dia, penghuni Rutan Cipinang akan dipindahkan ke Lapas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) secara bertahap.

“Penerapan aturan dan pemberian hak diberlakukan sama, tidak ada yang diistimewakan,” ujar Rika.

Baca juga: Masih Masa Pengenalan, Mario Dandy Dipastikan Belum Bisa Video Call

Sebelumnya, Mario Dandy kembali menjadi sorotan karena disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa dari petugas Rutan Cipinang.

Kabar itu diungkap akun Twitter @logikapolitikid dan viral di media sosial.

Mario Dandy dan Shane Lukas disebut langsung masuk ke Blok Tipikor, tanpa mengalai Blok Penampungan.

Karena itu, Mario Dandy dan Shane berhasil lolos dari kekerasan dan kondisi yang tidak enak di Rutan Cipinang.

Mario juga disebut bisa melakukan video call dengan bebas dan makan di kantin pada malam hari.

Informasi ini dibantah Rika. Ia menyebut Mario tidak mendapatkan perlakuan istimewa. Ia mendekam di kamar Mapenaling dan belum bisa mendapatkan fasilitas video call.

"Mario Dandy sampai dengan selesai masa pengenalan lingkungan (mapenaling) 14 hari belum diberikan fasilitas tersebut (video call)," ujar Rika.

Adblock test (Why?)

Yono (51) ditangkap polisi setelah membunuh lalu memutilasi rekan kerjanya, R (50), di Sukoharjo, Jawa Tengah. Yono memutilasi tubuh R di toko mebel.

"Di Toko Mebel Yanto yang terletak di Jl Ir Soekarno Nomor 36, Dk. Ngasinan," ujar Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy, Selasa (30/5/2023).

R dimutilasi pada Jumat (19/5), pukul 01.00 WIB. Pelaku diketahui memiliki dendam kepada korban.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy di Solo, Jumat (18/2/2022). (Ari Purnomo/detikJateng)

Kronologi

Pelaku mempersiapkan dengan matang rencana pembunuhan itu. Pelaku menyiapkan besi hingga plastik berukuran besar.

"Pelaku mempersiapkan pipa besi berbentuk bulat dengan panjang 70 cm dengan diameter 5 cm yang berada di dalam kamar dan disimpan oleh pelaku untuk menghabisi korban," kata Iqbal.

Pada Kamis (18/5), pelaku meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil plastik besar. Diketahui, plastik yang diambil pelaku ini merupakan plastik yang biasa digunakan di tempat laundry pakaian. Plastik inilah yang digunakan pelaku untuk membungkus mayat korban.

"Pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB, pelaku menjalankan aksinya membunuh korban dengan cara memukul kepala korban menggunakan pipa besi yang telah
disiapkan sebanyak 3 kali," tutur Iqbal.

"Setelah korban dipastikan tidak bernyawa, kemudian pelaku memutilasi tubuh korban menjadi enam bagian menggunakan pisau sepanjang 30 cm untuk memudahkan membuang mayat korban," tambahnya.

Pakaian dan potongan tubuh korban kemudian dimasukkan ke 4 kantong plastik yang sudah disiapkan untuk selanjutnya dibuang di tempat terpisah. Lokasi pelaku membuang potongan tubuh korban, yakni:

- Jembatan Ngasinan Kwarasan Grogol. Pelaku membuang plastik yang berisi pakaian korban dari atas jembatan.
- Jembatan Nglebak Kusumodilagan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pelaku membuang plastik yang berisi kepala korban dari atas jembatan.
- Sungai Pringgolayan Cemani, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Pelaku membuang plastik yang berisi potongan pangkal lutut kanan, pangkal lutut kaki kiri, serta potongan tubuh pinggang korban.
- Jembatan Ngruki Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pelaku membuang plastik yang berisi potongan pangkal bahu kanan sampai tangan kanan, potongan pangkal bahu kiri sampai tangan kiri, potongan pinggang ke atas sampai dengan pangkal leher serta bantal yang terdapat bercak darah korban, dari atas jembatan oleh pelaku.

"Pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023, sekira pukul 11.00 WIB, pelaku datang ke rumah anaknya berencana melarikan diri dan pamit pergi ke Sumatera dengan alasan mencari pekerjaan," tuturnya.

Simak Video 'Motif Pelaku Mutilasi Pria Bertato Naga Jadi 6 Potong di Sukoharjo':

[Gambas:Video 20detik]

Adblock test (Why?)

Partai Gerindra menyinggung potensi kekacauan politik di Pemilu 2024 jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu jadi proporsional tertutup alias coblos partai.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman khawatir masalah itu akan terjadi pada hampir setiap lapisan.

Ia menyampaikan demikian dalam merespons pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran soal putusan MK itu.

"Tiba-tiba berubah menjadi tertutup, kita khawatirkan, jangan sampai terjadi kekacauan politik, baik itu di tingkat pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota," ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Selasa (30/5).

Habiburokhman menyebut masalah itu bisa terjadi lantaran tahapan pemilu sudah berjalan, sehingga ia pun mendorong MK untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak dalam putusannya.

"Kalau MK memutus proporsional tertutup di 2024 pasti ada masalah sangat besar. Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka," katanya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengaku mendapat informasi soal gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di MK.

Bocoran itu, kata Denny, MK akan mengabulkan gugatan itu dan mengubah sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup alias coblos partai.

Menanggapi itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat mengutarakan pergantian sistem pemilu di tengah proses pemilu yang telah berjalan bisa menimbulkan 'chaos' politik.

"Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," tulis SBY, Minggu (28/5).

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Recep Tayyip Erdogan kembali menduduki kursi presiden di periode ketiga usai menang pemilihan umum Turki pada akhir pekan lalu. Lantas apa artinya bagi Indonesia?

Tak lama setelah Erdogan dipastikan menang, Presiden Indonesia, Joko Widodo, langsung mengucapkan selamat dengan menyematkan panggilan akrabnya bagi sang presiden Turki.

"Ucapan paling hangat bagi saudaraku Presiden Erdogan @RTErdogan dari Turki yang kembali terpilih [sebagai presiden]," twit Jokowi pada Senin.

Ia kemudian berujar, "Siap melanjutkan dan memperkuat kemitraan strategis jangka panjang Indonesia-Turki untuk kepentingan rakyat kita."

Lantas, apa sebenarnya pengaruh kemenangan Erdogan bagi Indonesia?

Pengamat yang fokus kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan kebijakan luar negeri Erdogan cenderung memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia, termasuk RI.

"Berbeda dengan lawan politiknya yang ingin mengembalikan posisinya Turki sebagai loyalis Barat. Artinya, kerja sama Turki dengan Indonesia akan semakin kuat," kata Yon kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Ia juga mengatakan pemerintah Indonesia juga memiliki kedekatan dengan Erdogan, terlihat dari keakraban yang ditunjukkan Jokowi.

Pengamat hubungan internasional lain dari Universitas Indonesia, Sya'roni Rofii, memiliki pandangan serupa.

"Ya, saya kira dua negara akan meningkatkan hubungan yang telah terjalin selama ini," kata Sya'roni.

Lebih lanjut, Sya'roni mengatakan program-program yang selama ini telah dijajaki pemerintah dua negara bisa berlanjut, mulai dari kerja sama pertahanan hingga ekonomi-perdagangan.

Di bidang pertahanan, salah satunya Indonesia dan Turki sepakat membuat pesawat dan tank bersama.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, di sektor ekonomi, Jakarta dan Ankara sepakat membentuk koridor perjalanan atau Travel Corridor Arrangement dan mempercepat perundingan Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA).

Sya'roni juga mengatakan rencana Erdogan untuk berkunjung ke Indonesia bisa terealisasi.

Pada 2019, orang nomor satu di Turki itu dilaporkan akan berkunjung ke RI pada Februari 2020. Namun, rencana itu tertunda lantaran pandemi Covid-19.

"Jadi, ke depan boleh jadi rencana itu akan direalisasikan," ucap dia.

Erdogan tercatat beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Lawatan terakhir berlangsung pada 2015 lalu.

Bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan antar-masyarakat RI dan Turki? Baca di halaman berikutnya >>>

Adblock test (Why?)

Koordinator relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center Kota Depok, Jori Adrian Natama, merespons PKS yang mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep tidak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Depok. Jori menilai PKS berlebihan.

Sebagai informasi, relawan Ganjar Pranowo Center atau GP Center diketahui mendukung Kaesang maju jadi calon Wali Kota Depok. Dukungan itu disampaikan pada Minggu (21/5) lalu di Depok.

"Saya rasa Kalau memang PKS merasa Partai Besar di Depok, tidak perlu lah takut menghadapi kedatangan Mas Kaesang di Depok, apalagi ini baru pernyataan Relawan, agak berlebihan saja kalau harus ditanggapi seperti itu oleh PKS," kata Jori saat dihubungi, Senin (29/5/2023).

Jori mengatakan akan terus mengawal Kaesang sampai benar-benar memberikan pernyataan siap berkontestasi di Depok. Dia juga menyinggung soal eksistensi PKS terganggu karena kehadiran Kaesang.

"Jadi masyarakat boleh saja dong berpandangan bahwa PKS takut diganggu eksistensinya dengan kehadiran Mas Kaesang di Kota Depok, dan kami Relawan akan terus kawal ini sampai Mas Kaesang benar-benar memberi pernyataan bahwa beliau siap untuk berkontestasi di Pemilihan Wali Kota Depok," ujarnya.

Jori menuturkan relawan GP Center Depok masih terus menjalin konsolidasi dan komunikasi dengan relawan Kaesang di Depok. Dia menyebut pihaknya memberi waktu untuk PKS memperbaiki kesalahan dalam menata Kota Depok.

"Dan kami relawan terus menjalin konsolidasi dan komunikasi dengan relawan Kaesang lain yang sudah mulai menjamur di Kota Depok. Untuk PKS yang masih mempimpin, kami berikan waktu untuk lebih fokus, memperbaiki kesalahan demi kesalahan dalam menata kota ini sampai Pemilu 2024,"m Imbuhnya.

Sebelumnya, PSI mendorong putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Wali Kota Depok. PKS, yang merupakan pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini, menilai Kaesang lebih baik maju di Pilwalkot Solo.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). Dia awalnya menegaskan PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di Pilkada Depok.

"Tidak, kita tidak pernah melihat (calon) lain sebagai ancaman, tidak melihatnya sebagai kompetitor, tapi juga mitra dalam berdemokrasi termasuk dalam Pilkada. Jadi kalau Mas Kaesang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Itu hak beliau. PKS tentu siap menyambut, dalam arti berkompetisi," ujar HNW di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dia mengatakan PKS tak pernah berpikir untuk mengusung Kaesang di Pilwalkot Depok. Apalagi, katanya, Kaesang bukan kader PKS dan bukan orang Depok.

"Pertama kita tidak terpikir ya untuk mencalonkan Mas Kaesang di Depok ya, beliau bukan orang Depok, bukan orang PKS dan nggak punya track record di Depok, aneh juga tiba-tiba ke Depok," ucapnya.

"Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh kok ada yang nyalonin ke Depok, wajarnya kalau beliau tuh di Solo, sedikit kalau keluar dari Solo mungkin Klaten, Sidoarjo, Boyolali ya mungkin nanti kakaknya mungkin jadi gubernur beliau jadi wali kota, dan seterusnya," sambungnya.

HNW kemudian mengatakan Kaesang lebih baik mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo saja. Dia mengatakan Depok biar diurus orang selain Kaesang.

"Solo adalah tempatnya beliau, kalau Depok kan ya gitu lah, beliau juga bukan orang Depok. Saya rasa sudahlah beliau mencalonkan di Solo saja, biar Depok diurus yang lain," kata Hidayat.

Adblock test (Why?)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menantang advokat Denny Indrayana mengungkap sumber yang diduga telah membocorkan hasil putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait sistem pemilu.

Menurut Hasto, pernyataan Denny sejauh ini justru hanya menimbulkan spekulasi politik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan semua pihak mestinya bisa menunggu putusan resmi dari MK soal gugatan sistem pemilu.

"Sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Senin (29/5).

Dia menyesalkan pernyataan Denny yang mengaku telah mendapat informasi soal hasil gugatan sistem pemilu. Hasto kecewa sebab pernyataan itu tanpa menyebutkan sumber dan seolah-olah menuduh ada skenario yang dilakukan pemerintah.

Hasto meminta Denny agar tak menyamakan pengalamannya di pemerintahan sebelumnya dengan pemerintah saat ini.

"Bagi PDIP sangat nyata dua kali pemilu bahkan ketika PDIP dalam pemerintahan kenaikan yang diperoleh PDIP itu sangat realistis dan itu melalui kerja organik," kata dia.

Namun begitu, Hasto menegaskan bahwa partainya telah siap mengikuti apapun hasil putusan MK soal sistem pemilu, baik dengan sistem daftar terbuka maupun tertutup. Meskipun, partainya sejak awal mendukung agar sistem pemilu menggunakan daftar tertutup demi kelembagaan partai.

"Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik kami mendorong proporsional tertutup," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Adblock test (Why?)

Adblock test (Why?)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para pimpinan media nasional dan sejumlah podcaster di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Pertemuan dengan para tokoh media massa dan media sosial itu berlangsung selama sekitar dua jam, sejak Senin sore hingga petang.

Adapun tokoh yang hadir antara lain Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas, podcaster dan pegiat media sosial Helmi Yahya, dan General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha.

Baca juga: Posisi Duduk Saat Bertemu Ganjar dan Prabowo Disorot, Gibran Unggah Foto Jokowi-Megawati

Sejumlah pimpinan media yang hadir itu mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan, sikap cawe-cawe atau ikut campur dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas mengatakan, Presiden Jokowi bersikap cawe-cawe bukan untuk kepentingan pribadi.

"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar undang-undang dia bilang. Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 36 Persen Responden Tak Yakin Jokowi Netral Saat Masa Kampanye

Senada dengan Karni Ilyas, Helmi Yahya juga menyebutkan bahwa Presiden Jokowi membahas soal cawe-cawe untuk kepentingan bangsa.

"Tentang apa ya, tentang cawe-cawe pokoknya. Boleh cawe-cawe," tutur Helmi singkat.

Lebih dari 7 kali sebut cawe-cawe

Sementara itu, General Manager News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Kepala Negara menyebut kata cawe-cawe sebanyak lebih dari tujuh kali.

Meski pertemuan pada Senin dilakukan secara santai, menurutnya, sikap Jokowi soal cawe-cawe itu disampaikan secara tegas.

Saat para pimpinan media menanyakan sosok calon presiden (capres) maupun calon presiden wakil presiden (cawapres) yang diharapkan oleh Jokowi, Kepala Negara menerangkan soal cawe-cawe. Namun, cawe-cawe yang dia maksud berkaitan dengan momentum siklus 13 tahunan sebuah negara.

"Ya saya untuk hal ini, (konteksnya untuk 13 tahun momentum) saya harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara," ujar Yogi menirukan ucapan Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ucapkan Selamat ke Erdogan yang Kembali Terpilih Jadi Presiden Turkiye

"Harus cawe-cawe. Harus ikut untuk tingkat nasional. Tapi Presiden menggarisbawahi, bahwa ini tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai Presiden," lanjutnya.

Yogi mengungkapkan, Presiden Jokowi berjanji tak akan melakukan cawe-cawe dengan pendekatan militer. Melainkan, Jokowi lebih memilih dengan jalur politik.

"Ini saya tidak akan menggunakan tentara. Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik," ujar Yogi kembali menirukan ucapan Jokowi.

Yang menarik, lanjut Yogi, Presiden Jokowi juga kembali menegaskan soal cawe-cawe ketika akan mengakhiri sesi pertemuan dengan para pemimpin media tersebut.

"Bahkan, tadi mau closing saja, (dibilang) 'Sekali lagi ya, cawe-cawe'. Seperti memberi pesan kepada semua orang bahwa, 'memang iya saya cawe-cawe'," jelas Yogi.

Yogi menambahkan, selain membicarakan perihal cawe-cawe, Presiden Jokowi juga mengajak tamu undangan untuk berdiskusi soal ekonomi nasional, teknologi dan perihal baterai elektronik.

Pertemuan dengan para pemimpin media tersebut juga diisi acara makan bersama dengan menu antara lain sate Padang, siomay dan pempek.

Dihubungi terpisah oleh Kompas.com, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah  Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya.

Baca juga: Posisi Duduk Saat Bertemu Ganjar dan Prabowo Disorot, Gibran Unggah Foto Jokowi-Megawati

Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional nantinya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lainnya.

"Empat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN," tambah Bey.

Terakhir, kelima, Bey mengatakan, Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI (Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan), hingga black campaign melalui media sosial/online.

Adblock test (Why?)

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yakin Menparekraf Sandiaga Uno akan bergabung ke PPP usai keluar dari Gerindra. Menurutnya, Sandiaga akan sulit maju Pilpres 2024 jika bergabung ke PKS.

"Kalau melihat kecenderungan saat ini rasa-rasanya memang Sandi itu proporsional kepindahan jauh lebih memungkinkan ke PPP ketimbang ke PKS. pertama sejak awal memang keluarnya Sandi dari Gerindra itu dikaitkan dengan bergabungnya Sandi ke PPP yang dinilai akan memberikan karpet hijau kepada Sandi untuk bisa maju di 2024 minimal sebagai cawapres," kata Adi kepada wartawan, Minggu (28/5/2023) malam.

Adi menilai nama Sandiaga juga santer didorong PPP untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu menjadi penegas kalau Sandiaga sudah punya jaminan maju Pilpres dari PPP.

"Yang kedua nama Sandi semakin santer dikaitkan untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Ini seakan menjadi penegas ketika PPP bergabung ke PDIP bahwa yang sangat mungkin akan didorong PPP adalah Sandi," ujarnya.

Adi menilai Sandiaga akan sulit maju di Pilpres jika gabung ke PKS. Sebab, akan ada penolakan dari partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jika Sandiaga didorong jadi cawapres Anies Baswedan. Lagipula menurut Adi, Sandiaga yang berada di pemerintahan tidak memiliki kriteria yang dipertimbangkan KPP yakni perubahan.

"Kalau Sandi gabung ke PKS agak sulit posisi Sandi untuk mengincar posisi cawapres Anies, selain ada resistensi dengan Partai Demokrat dan memang Sandi itu lebih mewakili wajah pemerintah saat ini, Sandi juga tidak masuk dalam radar nama capres yang dipertimbangkan NasDem. Melihat argumen ini saya yakin Sandi melabuhkan politiknya ke PPP," ujarnya.

Adi menilai Sandiaga memiliki perhitungan yang matang terkait kepindahan partai itu. Dia menilai Sandiaga sudah yakin akan didorong PPP untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar, sehingga sudah memiliki jaminan untuk maju di Pilpres 2024.

"Sandi itu politisi yang cukup rasional, kalkulasi pasti matang, jadi pilihan meninggalkan Gerindra itu sudah dihitung betul. Kalau keluar Gerindra hanya sebatas keluar, hanya menjadi pemain politik yang bebas tanpa kalkulasi yang matang ya tidak akan dilakukan oleh Sandi. Satu satunya alasan Sandi keluar politik ya ada jaminan bahwa Sandi bisa maju di 2024. Partai itu ya PPP bukan yang lain," ucapnya.

Sandiaga Tentukan Sikap Sebelum Oktober

Manuver politik Sandiaga Uno masih abu-abu setelah keluar dari Partai Gerindra. Sandiaga mengatakan dirinya masih berhati-hati dalam menentukan kendaraan politiknya.

"Saya meyakini bahwa ini harus dipikirkan dengan penuh kehati-hatian. Jadi temen-temen mohon sabar," kata Sandiaga di Bandung, dilansir detikJabar, Sabtu (28/5/2023).

Namun, Sandiaga menyatakan dirinya bakal mengumumkan dirinya bergabung ke partai mana sebelum bulan Oktober. Diketahui, dirinya memiliki sinyal bergabung dengan PPP atau PKS.

"Mudah-mudahan dalam beberapa pekan, bulan ke depan yang pasti sebelum penentuan bulan Oktober ini akan saya sampaikan keputusannya," ujarnya.

Sandiaga juga mengungkapkan jika PPP dan PKS sama-sama membuka peluang bagi dirinya untuk bergabung. Namun dia menyebut jika dirinya lebih intens berkomunikasi dengan PPP.

Simak Video 'Ditanya soal Partai, Sandiaga: Beberapa Minggu Atau Bulan Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Adblock test (Why?)

[unable to retrieve full-text content]

1. Kapolda Metro Minta Maaf soal Mario Pasang Cable Ties Sendiri  20Detik
2. [FULL] Kapolda Metro Jaya Minta Maaf atas Video Mario Dandy Pasang "Borgol" Sendiri  Kompas.com
3. Jawaban Mario Dandy dan Shane Lukas Saat Ditanya Persiapan Sidang  Kompas TV
4. Selangkah Lagi Mario Dandy Diadili  detikNews
5. Soal Permintaan Maaf Mario Dandy, Kuasa Hukum David: Tidak Ada Penyesalan  Kompas.com
6. Lihat Liputan Lengkap di Google Berita

Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilihan umum (pemilu) Turki putaran kedua yang digelar Minggu (28/5).

Hasil pemungutan suara menunjukkan sang petahana sukses meraup 52,14 persen suara.

Kemenangan ini menandakan berlanjutnya kembali masa pemerintahan Erdogan hingga 2028. Pemilu pada 2023 ini sendiri merupakan yang ketiga kalinya dimenangkan Erdogan selama 20 tahun memerintah Turki.

Ia pertama kali terpilih menjadi presiden pada 2014, setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Turki dari 2003 hingga 2014.

Partainya, AKP, telah menjadi partai berkuasa di Turki sejak 2002 silam.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, dalam pemilu kali ini, rival berat Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, mengantongi 47,86 persen suara.

Kilicdaroglu merupakan penantang terkuat Erdogan, yang pada putaran pertama kalah tipis empat poin dari Erdogan.

Erdogan saat itu meraih 49,51 persen suara, sementara Kilicdaroglu mengantongi 44,88 persen suara.

Sejak awal, para pengamat sudah memprediksi Erdogan bakal menang lagi dalam pemilu kali ini. Salah satu alasannya yaitu karena partainya, AKP, menang di 10 dari 11 provinsi terdampak gempa dahsyat Turki pada awal Februari lalu.

Bukan cuma itu, kandidat capres yang kalah, Sinan Ogan, awal pekan ini juga memberikan dukungannya kepada Erdogan. Ia meminta para pendukungnya memilih sang petahana di putaran kedua. Pada putaran pertama, Ogan meraih 5,17 persen suara.

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

[unable to retrieve full-text content]

1. Jenazah Eks Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana Dimakamkan di TPU Keputih  detikNews
2. Whisnu Sakti Buana, Mantan Wali Kota Surabaya Meninggal Dunia - Kompas.com  Kompas.com
3. Eks Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana Meninggal Dunia di RS Premier, Sakit Apa?  Tribunnews
4. Whisnu Sakti Buana Wafat, PDIP Jatim Berduka  Nasional Tempo
5. Eks Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana Wafat karena Serangan Jantung  detikNews
6. Lihat Liputan Lengkap di Google Berita

TRIBUNNEWS.COM - Erling Haaland memecahkan rekor di Liga Inggris dengan menjadi pemain tersubur dalam semusim dengan torehan 36 gol.

Penyerang Manchester City itu melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Andy Cole (1993/94) dan Alan Shearer (1994/95) yang masing-masing membukukan 34 gol.

Meski memegang rekor tersebut untuk waktu yang lama, Andy Cole yang merupakan legenda Manchester United itu tak merasa sedih.

Menurut Andy Cole, rekor memang ada untuk dipecahkan dan setelah 28 tahun berlalu, Erling Haaland jadi sosok yang melakukannya.

"Saya tak peduli," kata mantan penyerang Manchester United itu kepada Daily Mail via Metro.

"Saya jujur. Saya tak peduli karena rekor ada untuk dipecahkan."

"Sekarang, beberapa orang mungkin kesal. Tapi orang bilang aku pasti kecewa."

"Mengapa? Karena seseorang telah mencetak lebih banyak gol daripada saya? Dibutuhkan 20 tahun bagi seseorang untuk mendekati rekor itu," terangnya.

Cole menjelaskan bahwa dirinya tak kecewa, justru ia ingin 'angkat topi' untuk penyerang Norwegia itu.

Pria berusia 51 tahun itu salut kepada Haaland yang mampu melakukannya bersama Manchester City.

"Apakah saya akan membuat diri saya tertidur dan berpikir, Ya Tuhan, seseorang telah memecahkan rekor saya? Tidak, aku akan angkat topi padanya," sambung Cole.

"Aku akan salut padanya. Dia melakukannya dalam tim yang menciptakan peluang demi peluang. Pada tahap tertentu, rekor Anda akan dipecahkan," ujarnya.

Bagaimanapun Andy Cole merupakan salah satu pemain paling sukses di Liga Inggris. Ia berhasil memperoleh berbagai trofi bergengsi bersama Manchester United.

Di antaranya lima gelar Liga Inggris, satu trofi Liga Champions, dan dua Piala FA.

Adblock test (Why?)

Jenazah Whisnu Sakti Buana Mantan Wali Kota Surabaya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/5/2023). Proses pemakaman berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB hingga menjelang pukul 12.00 WIB.

Pantauan suarasurabaya.net, sejak pukul 09.00 WIB, warga dari berbagai kalangan khususnya Kader PDI Perjuangan sudah mulai memadati TPU Keputih.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya yang datang secara langsung ke pemakaman turut menaburkan bunga ke pusara Almarhum Whisnu Sakti Buana.

“Hari ini kita kehilangan sabahat kita, saudara kita dan guru kita, Mas Whisnu Sakti Buana. Beliau adalah Wakil Wali Kota Surabaya (periode 2010-2015). Tanpa sosok beliau, Kota Surabaya juga tidak akan pernah menjadi kota yang seperti kita rasakan hari ini,” ucapnya seusai mengikuti proses pemakaman.

Eri berdoa agar seluruh amal kebaikan almarhum Whisnu Sakti Buana diterima, dan segala dosa yang diperbuat diampuni Allah SWT. “Semoga diberikan tempat yang paling mulia di sisi Gusti Allah SWT,” harapnya.

Selaku Wali Kota Surabaya, Eri bersama seluruh jajaran pemerintahan Kota Surabaya berupaya meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan WS.

Begitu juga sebagai Kader PDI Perjuangan, Eri bertekad meneruskan perjuangan Whisnu di partai.

“InsyaAllah perjuangan beliau tidak akan pernah sia-sia, karena kita akan terus memberikan kemaslahatan untuk Kota Surabaya, seperti yang sudah beliau contohkan,” pungkasnya.(ris/bil/rid)

Adblock test (Why?)

TRIBUNNEWS.COM - Jalan di Lampung kembali rusak meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum sebulan mengunjunginya.

Seperti diketahui, Jokowi mengunjungi Lampung pada Jumat (5/5/2023) lalu dengan salah satu agenda untuk mengecek jalanan rusak usai viral video kritik dari TikToker, Bima Yudho Saputro.

Jelang kunjungannya, Pemprov Lampung pun bergerak cepat untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan.

Namun ternyata ada ruas jalan yang belum genap sebulan diperbaiki telah mengalami kerusakan kembali.

Jalan tersebut berada di Jalan Raden Salah, Tanjungsenang, Bandar Lampung.

Berdasarkan pantauan di Youtube Kompas TV, aspal di jalan tersebut sudah tampak retak dan mengelupas.

Baca juga: Wajah Masam Jokowi Saat Melintasi Jalan Rusak di Lampung, Warga: Maaf ya Pak Jalannya Jelek

Rusaknya kembali jalan tersebut membuat Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi turut melakukan pengecekan.

Wiyadi mengungkapkan bakal memanggil Dinas PUPR Bandar Lampung buntut rusaknya kembali ruas jalan tersebut.

Dirinya mengatakan akan menanyakan terkait buruknya kualitas perbaikan jalan.

"Kita nanti melalui komisi terkait untuk melakukan hearing atau dengar pendapat dengan Dinas PUPR agar kiranya kita dalam pengawasan ini, uang rakyat yang kita gunakan untuk melakukan pembangunan di Bandar Lampung betul-betul manfaatnya, kualitasnya itu dapat terjaga dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat Bandar Lampung," jelas Wiyadi.

Tak hanya itu, adapula ruas jalan di Bandar Lampung yang juga belum diperbaiki meski Jokowi telah melakukan kunjungan.

Baca juga: Kesan Jokowi Usai Tinjau Jalan Rusak di Lampung: Enak, Mulus, Saya Sampai Tidur di Mobil

Salah satu warga, Ahmad mengatakan jalan yang berada di depan rumahnya sudah lima tahun tidak diperbaiki.

Bahkan, sambungnya, drainase di pinggir jalan tersebut juga tidak pernah diperbaiki.

"Nggak lancar (drainase). (Air hujan) dari mana-mana turunnya ke sini. (Air hujan) nggak sampai masuk, cuma di halaman."

Adblock test (Why?)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus penganiayaan D (17), Mario Dandy Satrio (20), terekam video tengah memasang sendiri kabel ties yang dijadikan sebagai borgol ke tangannya.

Dalam video viral yang beredar, tampak Mario tengah duduk di sebuah sofa menggunakan kaus polo dan celana pendek berwarna hitam.

Seolah sadar ada kamera yang merekam, Mario buru-buru mengambil borgol kabel ties yang ada di sebuah meja di depannya.

Kemudian, ia memasukkan kedua tangannya ke dalam borgol kabel ties lalu mengencangkannya, memperlihatkan seolah-olah tangannya terikat kencang.

Klarifikasi Polda Metro Jaya

Baca juga: Klarifikasi Polda Metro Jaya Soal Mario Dandy Pasang Borgol Sendiri

Berkait video Mario Dandy memasang sendiri borgol kabel ties ke tangannya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan klarifikasi.

"Video tersebut menggambarkan dua peristiwa yang melalui proses editing digabungkan menjadi satu frame. Dengan menambahkan teks dan backsound efek sehingga menimbulkan persepsi negatif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (27/5/2023), dilansir dari Wartakotalive.com.

Trunoyudo menjelaskan, peristiwa itu pada faktanya masih bertempat di dalam area Rumah Tahanan Polda Metro Jaya di bawah pengawasan Penyidik serta Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya.

Momen itu berlangsung ketika petugas rumah tahanan tengah mengurus administrasi penyerahan Mario kepada penyidik untuk pemeriksaan kesehatan.

"Pada saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik. Namun, dalam video MDS dengan sendirinya tiba-tiba menggunakan kabel ties pada saat mengetahui adanya kamera," tuturnya.

Baca juga: Jaksa dan Hakim Diminta Hati-hati Tangani Perkara Mario Dandy karena Ada Isu Ini...

"Kemudian fakta sesungguhnya pasca administratif telah selesai, penyidik secara SOP memakaikan baju tahanan berwarna oranye dan memasangkan kabel ties kepada tersangka," sambungnya.

Adblock test (Why?)

Adblock test (Why?)

Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Sulaiman, terciduk ngamar bersama ASN wanita yang bukan istrinya di satu hotel. Ketua Komisi I DPRD Riau Edy Yatim menilai Sulaiman harus diberi sanksi.

"Dalam etika pemerintahan, berat itu. Kami minta karena itu sama pegawainya sendiri, harus ada sanksi, pagar makan tanaman," kata Edy Yatim seperti dilansir detikSumut, Sabtu (27/5/2023).

Anggota DPRD Riau di Komisi Bidang Pemerintahan itu meminta kasus Sulaiman ngamar bareng ASN diusut tuntas. Dia khawatir Sulaiman menjadikan ngamar atau staycation sebagai syarat ASN wanita naik jabatan.

"Kemarin ada di perusahaan, kalau mau perpanjangan kontrak, harus staycation. Jangan nanti di lingkup pemerintahan berlaku juga, masih muda sudah kabid," kata Edy Yatim.

Sulaiman dan wanita berinisial DRS (30), yang menjabat Kabid di Dispenda Rohil, kedapatan berduaan di dalam kamar saat polisi menggelar razia rutin Ditreskrimum Polda Riau, Kamis (25/5) malam. Polisi kemudian mengamankan keduanya.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Sederet Fakta Kader NasDem Sawer Duit di Kantor KPU Berujung Minta Maaf':

[Gambas:Video 20detik]

Adblock test (Why?)

Muncul persoalan antara Ketua RT setempat, Riang Prasetya dengan Legislator DKI Jakarta, Gani Suwondo. Perkara tersebut sekaligus menandakan polemik ruko makan badan jalan di Pluit, Jakarta Utara, memasuki episode baru.

Bermula ketika Riang yang menyebut ada seorang anggota DPRD DKI menyambangi kawasan ruko tanpa memberitahukan maksud kedatangan kepada dirinya. Legislator DKI itu datang bersama seorang anggota Dewan dari DPR RI.

"Kemarin ada sekelompok orang yang datang mengatasnamakan satu organisasi dan saya lihat di situ ada dua anggota Dewan yang hadir. Pertama adalah anggota Dewan dari DPRD DKI, kemudian kedua adalah anggota Dewan DPR RI," ujar Riang kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta Utara, Jumat (26/5/2023).

Riang mewanti-wanti dua anggota Dewan tersebut tidak berbuat kisruh terkait ruko yang melanggar aturan itu. Sebab, lanjut dia, polemik itu murni pelanggaran saluran air dan tidak berhubungan dengan UMKM. Dia juga meminta agar polemik ini tidak dipolitisasi.

"Saya sampaikan nih dewan kemarin hadir ya, jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini, tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan ya," katanya.

Ketua RT Ngaku Tak Diberi Tahu Anggota Dewan Temui Pemilik Ruko

Riang mengatakan kedatangan dua anggota Dewan itu tanpa ada pemberitahuan kepadanya. Sebaliknya, Riang menyebut dua anggota Dewan itu justru malah mendatangi orang yang dia duga sebagai provokator. Dia berkata seharusnya anggota Dewan itu menemuinya terlebih dulu.

"Tidak ada (pemberitahuan). Harusnya anggota Dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung, orang Anda katanya anggota Dewan, terdidik, terpelajar, datanglah kepada saya, apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan," kata Riang.

"Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko, lalu di sana Anda kasak-kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberi dukungan kepada dia," sambungnya.

Riang mengaku heran dengan sikap dua anggota Dewan tersebut. Dia menuturkan, jika ingin berkunjung ke area lingkungannya, seharusnya menemuinya terlebih dulu selaku ketua RT setempat.

"Belum ada sama sekali, belum ada (anggota Dewan menemui). Makanya saya heran, harusnya beliau itu sowan dulu ke saya, datang dulu ke saya apa tujuan Anda datang ke sini. Bukannya kasak-kusuk langsung dateng ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu," katanya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Adblock test (Why?)

Intip LHKPN Kekayaan Wakil Bupati Rokan Hilir yang Keciduk Ngamar Bareng Kabid Dispenda

TRIBUNJATENG.COM- Wakil Bupati Rokan Hilir bernama Sulaiman terciduk pihak Direktorat Reskrimum Polda Riau pada Kamis (25/5/2023) tepatnya pukul 23.00 WIB.

Kejadian ini bermula ketika pihak Direktorat Reskrimum Polda Riau melakukan penggrebekan yang merupakan bagian dari operasi rutin untuk memberantas penyakit masyarakat atau Pekat.

Saat pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di hotel The Premiere Hotel Pekanbaru, pihak Kepolisian mendapati Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman sedang berduaan dengan seorang wanita yang bukan pasangan sahnya.

Diketahui jika wanita yang bersama wakil bupati tersebut berinisial DRS yang diketahui merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

Baca juga: Inilah Sosok DRS Selingkuhan Wakil Bupati H Sulaiman, Digerebek Berduaan di Hotel

"Bukan (istri Wabup). Wanitanya itu seorang PNS di kabupaten di Riau juga,"

Sosok berinisial DRS tersebut merupakan Kepala Bidang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di salah satu Kabupaten wilayah Riau.

Mengutip dari Tribun Manado, Kombes Asep Darmawan selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengungkapkan “Ya, Wabup Rohil diamankan dengan DRS, yang bekerja di Dispenda Rohil,”.

Terciduknya Wakil Bupati dan Kepala Bidang tersebut dinilai tidak wajar, mengingat keduanya bukan pasangan sah namun berada dalam satu kamar hotel yang sama di jam yang tidak seharusnya.

"Kita lagi tugas (razia), terus kita menemukan mereka berdua di dalam kamar.  Sekarang masih proses penyelidikan. DRS ini sudah punya suami. Ini masih dalam delik aduan,"

Diketahui jika Wakil Bupati Rokan Hilir bernama Sulaiman tersebut telah memiliki istri dan dikaruniai dua orang anak, begitu juga dengan DRS wanita terciduk ngamar bersamanya telah memiliki seorang suami.

Atas kejadian tersebut, pihak Kepolisian setempat melakukan proses penyelidikan terhadap keduanya.

Lalu bagaimanakah dengan Laporan Hasil Kekayaan Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman.

Bberikut LHKPN Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman pada tahun 2022:

Adblock test (Why?)

Polisi masih menyelidiki kasus suami istri saling lapor KDRT di Depok. Terbaaru, polisi mengungkap suami, BIB, sering melakukan KDRT terhadap istri, PB.

Kasus tersebut kini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam penanganan perkara tersebut, Polda Metro Jaya akan menggandng sejumlah ahli dan bekerja sama interkolaborasi dengan Komnas Perempuan, UPTD PPA DKI Jakarta, LPSKA, hingga Kementerian PPA.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan suami istri tersebut sama-sama melakukan kekerasan yang dilatari faktor sebab-akibat.

"Saya sudah bisa melihat bagaimana perkara ini terjadi. Ini ada sebab-akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan di satu pihak dan di pihak lain," ujar Irjen Karyoto, dikutip Jumat (26/5/2023).

Karyoto meminta penyidik menangani kasus suami istri ini dengan adil dan berimbang.

Kalau menangani perkara harus benar-benar berimbang, kalau ada dua laporan ya dua-duanya kalau memang terpenuhinya unsur, perbuatan pidana itu bisa ya harus berimbang," jelasnya.

Berikut fakta-fakta baru kasus suami istri saling lapor KDRT berujung keduanya berstatus tersangka:

Istri Alami KDRT Berulang

Polisi mengungkapkan kasus istri korban KDRT di Depok sering mengalami KDRT berulang. Istri pernah melaporkan suami di 2016 namun saat itu kasusnya selesai dengan perdamaian.

"Setelah kita pelajari, penganiayaan terhadap istri ataupun korban ini bukan hanya sekali. Tahun 2016 ternyata sudah dilaporkan, namun terjadi restorative justice," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat jumpa pers, Jumat (26/5).

Kasus KDRT yang awalnya ditangani Polres Metro Depok ini telah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Hengki mengatakan, pada Kamis (25/5), telah melakukan gelar perkara dan disimpulkan perlu ada pendalaman kasus.

Tetap Upayakan Restorative Justice

Hengki mengatakan pihaknya tetap mengupayakan agar kasus suami istri saling lapor KDRT ini diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Sebab, azas dan tujuan dalam Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ialah mempertahankan keutuhan rumah tangga.

"Ke depan kami akan membahas bersama-sama terhadap kasus yang terjadi di Depok ini, namun sekali lagi sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolda, karena dalam undang-undang KDRT ini salah satu semangatnya dalam asas dan tujuan itu adalah keutuhan rumah tangga," kata Hengki.

Polisi sangat membuka ruang apabila suami dan istri berkeinginan untuk berdamai.

"Tentunya apakah memang ada keinginan untuk restorative Justice itu kita buka ruang, karena undang-undang yang ada disebutkan di sana," katanya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya....

Adblock test (Why?)