Gen Z dan Milenial Lakukan Riset Online Ekstensif Sebelum Belanja Barang Mewah untuk Gaya Hidup
[unable to retrieve full-text content]
Dunia fashion terus berkembang, mengikuti perubahan zaman dan selera generasi baru.Tribunnews.com
Kumpulan artikel rss feed berita indonesia full
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
[unable to retrieve full-text content]
TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan adiknya, Kaesang Pangarep, bisa menentukan sendiri langkah politiknya ke depan, terutama soal wacana maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
"Saya kembalikan ke Kaesang. Kaesang itu ketua umum partai. Saya yakin dia bisa memutuskan sendiri. Saya hanya mendoakan yang terbaik saja," ujar Gibran saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kota Solo setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada Pimpinan DPRD Kota Solo, Selasa, 16 Juli 2024.
Terkait peluang Kaesang di Pilkada 2024 tersebut, Gibran mengatakan biar warga yang menentukan. Ia menyerahkan penilaian terhadap adik bungsunya itu kepada masyarakat. "Kami kembalikan lagi ke masyarakat," kata dia.
Nama Kaesang selalu muncul dalam pembahasan kandidat kepala daerah di Jakarta dan Jawa Tengah. Selain merupakan anak dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Presiden Jokowi telah merestui jika Kaesang ingin bertarung di Pilkada 2024. Menurut dia, maju sebagai calon gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah sama-sama baik untuk putra bungsunya itu.
Pada Pemilu 2024, PSI menempati urutan ke tujuh dalam perolehan suara pemilihan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI (DPRD DKI) Jakarta. PSI mengantongi 465.936 suara atau 7,68 persen.
Sementara di Jawa Tengah, PSI bisa mengirimkan dua kadernya untuk duduk di Gedung DPRD Provinsi. Perolehan suara PSI pada Pemilu 2024 di Jawa Tengah sebesar 477.883. Namun, di level Kota Solo, PSI menjadi partai ketiga peraih suara terbanyak dengan total 39,582 suara dan mendapatkan 5 kursi DPRD.
Adapun Gibran pernah menyarankan agar Kaesang jangan maju di DKI Jakarta. Namun, saat kembali ditanya tentang pendapatnya apakah Kaesang saat ini, ia menyerahkan keputusannya kepada Kaesang.
Sementara saat dimintai tanggapan soal penolakan sejumlah kalangan terhadap Kaesang jika maju ke DKI Jakarta, Gibran kembali mengatakan biar masyarakat yang menilai.
"Sekali lagi kami kembalikan lagi ke masyarakat, yang menilai biar warga. (Di DKI ada penolakan ke Kaesang?) Ya udah, pokoknya kami kembalikan lagi ke Kaesang. Saya sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik," ungkap dia.
Pilihan Editor: Respons PKB soal Pertemuan Lima Kader NU dengan Presiden Israel
Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada buka suara terkait kelanjutan penyidikan Pegi Setiawan dalam kasus kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon. Status tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon gugur setelah gugatan praperadilannya dikabulkan.
Ditanya terkait langkah Polri selanjutnya setelah Pengadilan Negeri (PN) Bandung memutus penetapan tersangka Pegi Setiawan kurang bukti, Wahyu Widada menyampaikan, pihaknya tidak bisa memaksakan seseorang menjadi tersangka.
Dia menyebutkan saat ini penyidik tidak berfokus untuk kembali menjerat Pegi sebagai tersangka, melainkan mencari alat bukti lain guna mengungkap kasus pembunuhan ini.
"Kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka akan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan ya," kata Wahyu kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).
Mantan Kapolda Aceh itu mengatakan pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang ingin memberi masukan dalam proses penyidikan yang tengah berjalan. Dia berharap prosesnya dapat berjalan secara transparan.
Adapun perkara pembunuhan Vina, kata dia, masih ditangani oleh Polda Jawa Barat.
"Yang pasti kita (Bareskrim) memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Setelah nanti ditarik atau tidak kita lihat perkembangannya. Sekarang masih dalam proses evaluasi," jelas Wahyu.
Evaluasi, lanjut Wahyu, dilakukan bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Tujuannya adalah melihat apa yang terjadi dalam penanganan kasus pembunuhan Vina.
"Ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam dengan Irwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya, sedang dalam proses," pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, PN Bandung mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan. Pegi pun dibebaskan atas status tersangka kasus pembunuhan Vina dan M Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016.
Dalam putusannya, hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman menyatakan sejumlah pertimbangan atas perkara tersebut. Hakim menyatakan Polda Jabar tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur, di antaranya tidak memeriksa Pegi sebelum ditetapkan menjadi tersangka.
"Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan atas pemohon," kata Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin (8/7).
Menurut Eman, tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga, Eman menyatakan penetapan DPO terhadap Pegi Setiawan tidak sah secara hukum.
"Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO," ucapnya menambahkan.
Pertimbangan lainnya, hakim tidak sependapat dengan termohon dalam hal ini Polda Jabar ataupun ahli yang dihadirkannya mengenai prosedur penetapan tersangka. Menurut hakim, proses penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka tersebut.
"Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu," ungkapnya.
Hakim pun menyatakan penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup dua alat bukti karena harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu. Ia mengatakan putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi.
"Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," pungkasnya.
Saksikan Live DetikPagi:
Simak juga Video 'Praperadilan Pegi Dikabulkan, Ombudsman RI Apresiasi Putusan Pengadilan':
[Gambas:Video 20detik]
(ond/dnu)New Jersey, tvOnenews.com - Timnas Indonesia sedang memburu tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, penyelenggaraan turnamen itu menjadi dipertanyakan seiring dengan adanya percobaan penembakan kepada Donald Trump.
Pada Minggu (14/7/2024) pagi WIB, sang mantan presiden Amerika Serikat melakukan kampanyenya di Butler, Pennsylvania, jelang Pemilihan Presiden AS yang akan dilaksanakan pada tahun ini.
Secara mengejutkan, ketika sedang berkampanye, Trump menerima tembakan yang menyusur telinga kanannya.
Percobaan penembakan tersebut melukai telinganya hingga berdarah, namun Trump baik-baik saja dan bisa langsung berdiri.
Baca Juga :
Donald Trump (Foto: ANTARA/XINHUA)
Seiring dengan insiden tersebut, isu keamanan pun kembali mencuat di mata publik, tak terkecuali bagi para fans sepak bola di seluruh dunia.
Halaman Selanjutnya :
Sebab, Amerika Serikat akan menjadi salah satu dari tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yang akan digelar bersama Kanada dan Meksiko.
[unable to retrieve full-text content]
Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap air minum akan masuk ke IKN pada Senin (15/7).
"Jadi 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN dan nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana," ujar Basuki saat meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa (9/7).
Ia juga menargetkan semua prasarana untuk kesiapan peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang sudah siap pada Juli ini.
Basuki mengungkapkan Istana Presiden, Kantor Presiden, dan kantor-kantor menteri koordinator (menko) sudah siap untuk digunakan. Bahkan, ia mengatakan kantor menko akan dipakai para petugas dan peserta yang menghadiri upacara HUT ke-79 RI 17 Agustus di IKN.
"Lapangan upacara (di IKN) sudah selesai," tutur dia.
Tak hanya itu, Basuki juga merinci terdapat 12 dari 47 tower yang akan ditempati oleh ASN sudah selesai lengkap dengan perabotannya. Sehingga, nantinya bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara di IKN.
"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah move ke IKN. Makanya 10 Agustus saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Saya bersihkan dulu kawasannya," jelas Basuki.
Ia juga mengungkapkan pembangunan rumah dinas menteri juga ditargetkan akan rampung pada Juli 2024 ini.
"(Rumah dinas) nomor 7 Menteri PUPR, nomor 8 Menhub, nomor 9 Menkes, nomor 10 Menpan-RB kami akan berdekatan di sana," tuturnya.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan berbagai kesiapan fasilitas di IKN baru-baru ini ketika ditanyakan soal rencana berkantor bulan ini.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
(del/mik)[Gambas:Video CNN]
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, menyiapkan Jusuf Hamka sebagai calon wakil Kaesang Pangarep, jika berminat maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Apa respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?
Juru Bicara PDIP Chico Hakim menilai rencana Golkar itu wajar dilakukan semua partai politik ketika ingin mensimulasikan siapa tokoh yang akan maju dalam pencalonan.
Dia menganggap langkah Golkar memasang Jusuf Hamka dengan Kaesang sekadar mengukur respons masyarakat.
"Karena belum final mengusung siapa, maka melempar nama ke publik untuk 'cek ombak', untuk melihat reaksi publik," kata Chico dalam pesan suara yang diterima Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Jumat, 12 Juli 2024.
Chico menjelaskan, pada dasarnya setiap partai politik harus melihat survei sebelum menentukan nama untuk diusung. Di sisi lain, Chico menegaskan bahwa PDIP akan siap menghadapi siapa pun lawan di Pilgub Jakarta.
"Kami tidak ada masalah dengan munculnya duet mana pun. Kami lebih fokus memprioritaskan kader kami," ujarnya.
Lebih lanjut, Chico juga mengakui bahwa partainya belum menyepakati satu nama yang akan diusung untuk Pilgub Jakarta. Oleh sebab itu, dia tidak khawatir soal gembar-gembor munculnya nama-nama calon dari partai pesaing.
"Kami tidak mau ter-distraksi oleh manuver-manuver yang sifatnya juga belum final dari partai lain," tuturnya.
Menurut Chico, Partai Golkar masih mempertimbangkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta ketimbang Jusuf Hamka. Dengan demikian, jelas Chico, munculnya kemungkinan duet Kaesang-Hamka bukan merupakan wacana yang serius.
"Kami rasa, kalau berdasarkan survei, Ridwan Kamil lebih baik daripada Kaesang maupun Jusuf Hamka," ucapnya.
JAKARTA, KOMPAS.TV- Verifikasi bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I gelombang kedua telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, dana KJP Plus tersebut bisa dicairkan mulai Jumat (12/7/2024) sore.
"Verifikasi KJP Plus tahap I gelombang dua rampung dan dapat dicairkan paling cepat pada sore ini. Dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pendidikan yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tahap I gelombang kedua sudah bisa dimanfaatkan penerima," kata Budi dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Jumat (12/7).
Untuk Tahap I gelombang kedua jumlah penerimanya adalah sebanyak 73.506 orang. Sedangkan untuk Tahap I keseluruhan ada 533.649 orang.
Baca Juga: Jadwal Pencairan dan Cara Cek Bantuan BPNT Juli 2024 di cekbansos.kemensos.go.id
Sebelumnya, pencairan dana pada Tahap I gelombang pertama yakni 460.143 orang sudah dilakukan dan para penerima merupakan peserta didik dari golongan kurang mampu yang terverifikasi.
"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan Dana KJP Plus, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memastikan kucuran dana bantuan sosial pada sektor pendidikan tepat sasaran," ujarnya.
Para penerima akan mendapatkan dana bantuan sosial tunai sesuai jenjang pendidikan. Yakni untuk SD/MI sebesar Rp250 ribu per bulan, SMP Rp300 ribu per bulan, dan SMA sebesar Rp420 ribu per bulan.
Baca Juga: Cara Cek Penerima KJP Plus 2024 Gelombang 2 dan Besaran Bantuannya
Lalu, untuk SMK Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebesar Rp300 ribu per bulan serta Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp1,8 juta per semester.
Budi menekankan, penerima KJP Plus jumlahnya bisa berubah-ubah, lantaran sifatnya dinamis mengikuti kondisi perekonomian masyarakat.
Sehingga jumlah penerima tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima mereka yang datanya terus diperbaharui.
Ia menyampaikan, proses update data itu dilaukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya.
Baca Juga: Pembelian Pertalite dan Solar Mau Dibatasi, Faisal Basri: Sinyal Harga BBM Naik
Budi berharap agar dana bantuan sosial KJP Plus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya warga Jakarta.
"Dengan SDM unggul maka harkat martabat bangsa bisa terangkat untuk menuju Indonesia Emas 2024," sebutnya.
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan antara Rusia dan Ukraina dirasa sebagian analis sebagai pintu menuju Perang Dunia Ketiga (PD 3). Hal ini disebabkan keterlibatan beberapa negara Barat anggota aliansi militer NATO untuk memberikan bantuan kepada Ukraina.
Sejumlah propaganda nuklir pun telah dilemparkan oleh Moskow. Mereka menyebut senjata berbahaya itu akan diluncurkan bila memang Barat memiliki intervensi langsung di Ukraina yang membahayakan wilayahnya.
Sejarawan militer Jenderal Sir Patrick Sanders mengungkapkan bahwa kengerian perang ini sudah nampak di depan mata. Sejumlah analisis yang menyebut potensi kekalahan Rusia di jangka panjang menimbulkan persepsi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin akan mengeluarkan senjata itu bila diperlukan.
"Negara-negara Barat hanya mempunyai waktu sampai akhir dekade ini untuk mempersenjatai diri secara memadai untuk menangkal serangan Rusia di wilayah NATO yang akan memicu serangan Rusia terhadap negara-negara NATO," ujarnya kepada Daily Mail, Jumat (12/7/2024).
Sejak awal perang, Patrick Sanders mengungkapkan bahwa propaganda Moskow telah mempersiapkan rakyat Rusia untuk menggunakan senjata nuklir. Hal ini menjadi ancaman besar bagi negara-negara NATO, khususnya yang bertetangga dengan Rusia dan Ukraina seperti Lithuania dan Polandia.
Bulan lalu, seorang analis militer mengatakan kepada stasiun televisi Russia-1, bahwa 'hanya dalam 10 atau 15 menit' 30 hingga 40 nuklir Rusia dapat 'membuat negara Polandia dan rakyat Polandia lenyap'.
"Sebagai seseorang yang menghabiskan tiga dekade meliput konflik di seluruh dunia sebagai koresponden asing sebelum menjadi sejarawan militer, saya sangat berpandangan bahwa dalam keadaan terpojok Putin mampu melakukan apa pun," tambahnya.
Putin yang makin kuat
Rusia terus memainkan peran dalam panggung global di tengah tekanan yang dialamatkan kepada negara itu dari kelompok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS). Saat ini, Kremlin terus memperkuat aliansinya dengan Iran, India dan China.
Pekan ini, China telah mengirimkan pasukannya ke wilayah Belarus, yang notabenenya adalah proksi dan satelit dari Rusia. Hal ini dilakukan untuk mengikuti latihan terorisme bersama setelah Minsk baru-baru ini resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).
Di momen yang hampir bersamaan, Perdana Menteri India Narendra Modi, pemimpin negara demokrasi terbesar di dunia dan secara tradisional merupakan sahabat Barat, menyambut Putin dengan pelukan ketika dia tiba di Rusia untuk kunjungan kenegaraan dua hari. Momen ini diketahui membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kesal.
"Putin percaya bahwa negara-negara demokrasi tidak bisa berjalan lama dan konsensus kasar yang telah dipertahankan Eropa dan Amerika sejak pecahnya perang Ukraina cepat atau lambat akan hancur. Waktu, dia yakin, berpihak padanya," papar Patrick Sanders lagi.
Erosi kepemimpinan Barat
Di saat Putin percaya diri dan membangun kekuatan, Barat dinilai mulai mengalami erosi kekuasaan. Pakar kebijakan di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Hugh Lovatt, Editor keamanan dan pertahanan Sky News, Deborah Haynes, serta pengamat dari The Diplomat ,Michael Vatikiotis, disebutkan telah memberi penjelasan bahwa hal ini sedang terjadi.
Setelah perang di Ukraina, Eropa mulai membahas risiko keamanan lebih dari sebelumnya, dengan negara-negara yang sebelumnya netral seperti Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO setelah perdebatan yang signifikan. Situasi di Gaza juga memicu perdebatan besar di Eropa.
Lovatt menyatakan bahwa konflik-konflik yang terjadi di dunia saat ini bersifat terpisah dan tidak berhubungan, dengan alasan bahwa ketegangan di berbagai kawasan seperti Ukraina, Timur Tengah dan Asia-Pasifik tidak berhubungan langsung. Namun, ia menambahkan bahwa situasi ini menimbulkan risiko yang signifikan bagi komunitas internasional, khususnya bagi Inggris.
"Walaupun penilaian Lovatt yang menyatakan bahwa konflik-konflik tersebut tidak berhubungan secara langsung adalah penting, cara para aktor diposisikan di wilayah-wilayah yang relevan sebenarnya mengungkapkan realitas polarisasi baru di dunia," tulis pengamat geopolitik Fatih Fuat Tuncer dalam kanal Daily Sabah.
Tuncer menuliskan bahwa analisa Haynes yang menyebut perang Israel dan Gaza yang menarik Iran telah memperdalam krisis dan mengubah konflik regional menjadi konflik global. Pasalnya, Barat masih terus membela Israel dengan pelanggaran yang dilakukan Negeri Zionis itu.
"Saat mengevaluasi situasi saat ini, mereka mengabaikan serangan Israel, yang melanggar semua hukum internasional, dan menganggap Iran bertanggung jawab penuh," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tuncer mengutip analisis mencolok lainnya yang dijelaskan Vatikiotis. Dalam analisisnya, Vatikiotis menyatakan bahwa "tatanan berbasis aturan" yang dipimpin oleh Barat sedang melemah dan terdapat ketidakpastian tentang apa yang akan menggantikannya.
"Analisis tersebut menyoroti sikap tidak bertanggung jawab Israel terhadap hukum internasional sekaligus menekankan bahwa ketidakpastian dan pengabaian aturan di arena internasional dapat menyebabkan konflik besar," tutur Tuncer.
Saksikan video di bawah ini: