Feed Digital Indonesia

August 04, 2023 at 01:27AM Feed Digital:

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Baby blues bisa menjadi awal kemungkinan ibu mengalami postpartum depression. Baby blues adalah gangguan kesehatan mental yang dialami wanita pasca melahirkan.

Sedangkan postpartum depression adalah adalah kondisi depresi berat yang terjadi pada 4-6 minggu setelah melahirkan, bahkan dapat terjadi hingga 1 tahun setelah melahirkan.

"Baby blues ini ternyata adalah cikal bakal kemungkinan seseorang dapat menghadapi postpartum depression," ungkap psikolog klinis Nuran Abdat, M.Psi. pada media briefing virtual yang dilaksanakan Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamis (3/8/2023).

Nuran menjelaskan, 80 persen wanita hamil dan melahirkan justru menghadapi kondisi baby blues lebih banyak.

Sedangkan baby blue bisa meningkatkan potensi terjadinya postpartum depression hingga 3 kali lipat pada ibu usai melahirkan.

Baca juga: Serupa Tapi Tak Sama, Ini Perbedaan Baby Blues dengan Postpartum Depression

Setidaknya potensi ini mencapai hingga 20 persen dan bisa berkembang menjadi gangguan kondisi mental lebih banyak lagi.

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy, berharap tidak ada konflik horizontal yang terjadi di masyarakat usai pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) Alzaytun itu menjadi tersangka dan ditahan Bareskrim Polri.

Hendra mengaku tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh jutaan pendukung kliennya. Oleh sebab itu, ia berharap situasi dapat tetap kondusif setelah penahanan Panji.

"Kita tidak berharap ada persoalan-persoalan horizontal di masyarakat. Karena bagaimanapun Pak Panji ini seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita enggak paham ya apa yang akan nanti terjadi," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (2/8).

Lebih lanjut, Hendra menilai penetapan status tersangka yang dilakukan terhadap kliennya juga dikarenakan ada faktor politisasi terkait Ponpes Al-Zaytun.

Hendra juga menuding langkah yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Panji Gumilang.

"Kami sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim. Kami enggak paham, tapi kami dari awal sudah menduga terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang," jelasnya.

"Tujuannya ya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi politisasi ini terjadi dalam perkara ini, dalam persoalan ini," imbuhnya.

Diketahui Bareskrim Polri resmi menahan tersangka Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama, pada Rabu (2/8). Panji bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri hingga tanggal 21 Agustus mendatang.

Dalam kasus ini, Panji dijerat Pasal 156 A tentang Penistaan Agama dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan Panji.

(tfq/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Artikel populer - Google Berita

August 03, 2023 at 04:15AM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Production House atau bisa disebut rumah produksi adalah tempat bagi para pelaku kreatif untuk melampiaskan imajinasi mereka dalam bentuk sebuah hasil karya.

Namun, menurut CEO Ronaksara, Rizky Adrian, perlu ada cara dan tips dalam menciptakan sebuah hasil karya. Tujuannya adalah untuk bertahan di tengah bisnis rumah produksi.

“Pertama, kosongkan gelasmu. Lalu, temui banyak orang. Serap sebanyak-banyaknya ilmu dari mereka. Kemudian, harus memperbanyak referensi, tingkatkan taste pada seni audio visual. Perbanyak koneksi dengan para expert. Kelak mereka yang akan membantu dalam segi teknis dan eksekusi. Dan yang paling penting, eksekusi. because that is what production means,” ungkap Rizky Adrian yang juga Co-Founder dan Executive Producer Ronaksara.

Filosofi hidup saya adalah menyadari eksistensi waktu itu penting. Waktu terbaik adalah sekarang, bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang

Rumah produksi adalah istilah umum dalam industri kreatif yang merujuk kepada perusahaan yang menyokong produksi karya-karya audio, visual, audiovisual, dan acara televisi atau radio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Definisi lainnya, rumah produksi merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memproduksi program-program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, baik secara langsung maupun melalui broadcasting house.

Dalam sebuah rumah produksi, kata Rizky, ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, masalah modal. Urusan modal adalah kendala yang cukup lumrah dalam semua bisnis.

“Namun, semua kendala pasti ada solusinya. Dewasa ini banyak sekali perusahaan yang tugasnya meminjamkan modal dengan cepat. Begitu bisnis jelas visinya dan jelas apa yang sedang mereka jalankan, siapa saja mempunyai keinginan untuk membantu,” ujar Rizky yang lahir di Jakarta, 18 Februari 1998.

Sementara itu, 90 persen kendala dalam produksi datang dari faktor komunikasi. Komunikasi yang kurang jelas di awal mengakibatkan permasalahan di belakang. Semua info yang diterima harus dikomunikasikan ke pihak yang terlibat secepatnya.

Rizky yang sudah lama terjun ke bidang rumah produksi memiliki filosofi sepanjang menangani rumah produksi Ronaksara.

“Filosofi hidup saya adalah menyadari eksistensi waktu itu penting. Waktu terbaik adalah sekarang, bukan besok, bukan kemarin, tapi sekarang,” jelas Rizky Adrian.

Rizky memiliki alasan tersendiri terjun ke dunia rumah produksi. Dia mengaku sudah mempunyai mimpi sejak lama untuk mempunyai rumah produksi.

“Tapi saya menyadari ilmu dan relasi yang dipunyai dahulu masih sangat minim. Caranya, setelah mengetahui industri rumah produksi pada saat freelance, saya melihat banyak kesempatan apabila saya memiliki rumah produksi sendiri,” ujar Rizky Adrian.

Rizky menilai banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi kreatif, namun masih belum berani melampiaskannya. Dia berharap Ronaksara bisa menjadi rumah untuk mereka berkarya.
Visi Misi

Jadi Rumah Produksi Bagi Siapapun Yang Ingin Bertindak Dan Belajar

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

August 03, 2023 at 03:13AM Feed Digital:

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun pasca penetapan tersangka atas Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren tersebut atas tuduhan penistaan agama.

"Kita minta ke Kementerian Agama untuk melakukan pembinaan. Nah penting ini," ujar Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Kantor MUI Jln Proklamasi, Jakarta, Rabu (2/8/2023)

Pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, kata Amirsyah, merupakan kewenangan dari Kemenag.

Menurut Amirsyah, pembinaan wajib dilakukan terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun, di samping penetapan tersangka terhadap pimpinannya.

"Jadi ada dua hal, soal Panji-nya oke, tapi ini lembaga pendidikan ya harus dibimbing, dibina itu kewenangan Kementerian Agama," ucap Amirsyah.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.

Penetapan status tersangka ini setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut.

Baca juga: Sehari Sebelum Jadi Tersangka, Panji Gumilang Sempat Berikan Pesan ke Ribuan Santri di Al-Zaytun

"Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Djuhandani menuturkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Panji usai menetapkannya sebagai tersangka.

Baca juga: Panji Gumilang Tersangka, Ridwan Kamil: Semoga Umat Jawa Barat Dijauhkan dari Marabahaya Ideologi

Panji sendiri dijerat pasal 156A tentang Penistaan Agama dan atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

Adblock test (Why?)

Artikel populer - Google Berita

Jakarta, CNN Indonesia --

Pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy, berharap tidak ada konflik horizontal yang terjadi di masyarakat usai pemilik Pondok Pesantren (Ponpes) Alzaytun itu menjadi tersangka dan ditahan Bareskrim Polri.

Hendra mengaku tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh jutaan pendukung kliennya. Oleh sebab itu, ia berharap situasi dapat tetap kondusif setelah penahanan Panji.

"Kita tidak berharap ada persoalan-persoalan horizontal di masyarakat. Karena bagaimanapun Pak Panji ini seorang tokoh yang punya pendukung jutaan. Ya tentunya dengan terjadinya hal ini ya kita enggak paham ya apa yang akan nanti terjadi," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (2/8).

Lebih lanjut, Hendra menilai penetapan status tersangka yang dilakukan terhadap kliennya juga dikarenakan ada faktor politisasi terkait Ponpes Al-Zaytun.

Hendra juga menuding langkah yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Panji Gumilang.

"Kami sangat prihatin bagaimana tragedi kemanusiaan ini bisa terjadi di Bareskrim. Kami enggak paham, tapi kami dari awal sudah menduga terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak Panji Gumilang," jelasnya.

"Tujuannya ya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi politisasi ini terjadi dalam perkara ini, dalam persoalan ini," imbuhnya.

Diketahui Bareskrim Polri resmi menahan tersangka Panji Gumilang terkait kasus dugaan penistaan agama, pada Rabu (2/8). Panji bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri hingga tanggal 21 Agustus mendatang.

Dalam kasus ini, Panji dijerat Pasal 156 A tentang Penistaan Agama dan juga Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan Panji.

(tfq/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Adblock test (Why?)

Artikel populer - Google Berita

Jakarta -

Sentilan Rocky Gerung dengan menggunakan kata 'bajingan' direspons datar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagi Jokowi, urusan pekerjaan lebih penting daripada hal-hal semacam itu.

Respons Jokowi itu dia sampaikan setelah menghadiri acara di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Jokowi menganggap urusan terkait ucapan Rocky Gerung itu hanyalah masalah kecil.

"Itu hal-hal kecil lah. Saya kerja saja," kata Jokowi.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan Jokowi tidak mau menempuh jalur hukum atas ucapan Rocky Gerung itu. Mahfud lalu membandingkan sikap Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Iya (termasuk delik aduan), oleh sebab itu saya juga sudah melihat, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu, dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya, dulu Zaenal Ma'arif itu Wakil Ketua DPR, Eggi Sudjana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu dan diproses, ini Pak Jokowi tidak mau mengadu," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).

Mahfud mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal negara yang dianggap diam saja terkait ucapan Rocky Gerung tersebut. Mahfud mengatakan pihak Istana belum ada rencana menempuh jalur hukum terhadap Ricky Gerung.

"Oleh sebab itu, kita berharap ya banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masak negara diam aja kepala negara dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya lingkungan Istana belum ada rencana mengadukan," ujarnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Adblock test (Why?)

Artikel populer - Google Berita

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Selesai, tugas Tim SAR gabungan tujuh hari berupaya mengevakuasi delapan penambang emas yang terjebak di tambang ilegal Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. 

Operasi penyelamatan dihentikan, namun hasil nihil. Delapan penambang asal Bogor tak bisa diselamatkan. 

Tambang ilegal itu kini jadi makam delapan penambang. Untuk menandai tragedi ini, akan dipasang prasasti di depan lubang Bogor lokasi penambangan. 

Baca juga: Kisah Wanita Purworejo Kabur Dibantu Driver Grab Car, Dipukuli dan Hendak Diperkosa di Rumah Pelaku

Baca juga: Firasat Aneh Sardi Terungkap Sebelum Temukan Guci Dari Abad ke-9 di Klaten

Kepala Kantor SAR Cilacap, Adah Sudarsa mengatakan hingga hari ketujuh operasi SAR masih belum berhasil mengeluarkan saudara-saudara yang terjebak di lubang galian.

Adapun kendala yang Tim SAR Gabungan alami yaitu debit air yang masuk ke dalam lubang galian semakin besar.

"Pompa sudah kita operasionalkan selama 24 jam.

Tapi air bukannya berkurang malah bertambah naik terus.

Di dalam itu lubang semakin menyempit bisa letter S jadi tidak sesederhana seperti tangga," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com.

Operasi SAR ditutup sekitar pukul 14.30 WIB dan ditandai dengan tabur bunga dan pemasangan prasasti di depan area lubang tambang. 

Sebelumnya sempat dikabarkan permukaan air turun hingga 14 meter dari bibir lubang galian, hari ini air kembali naik menjadi 12 meter. 

Ini berarti terdapat kenaikan muka air setinggi 2 meter.  

Adapun alat yang dikerahkan hingga operasi SAR ini diantaranya pompa air, alat deteksi pencarian seperti xaver, scan sonar, live detector, alat-alat mauntainnering, SCBA, dan alat selam.

Baca juga: Kesal Jadi Korban Bullying Saat Salat Jumat, Remaja 15 Tahun Nekat Tikam Temannya di Kelas

Sulit Bertahan Hidup

Ahli Forensik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dr. M. Zaenuri Hidayat menuturkan ada sejumlah kondisi yang memungkinkan 8 penambang di Banyumas yang terjebak dapat saja bertahan hidup.

Adblock test (Why?)

Artikel populer - Google Berita

August 02, 2023 at 06:48AM Feed Digital:

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi pada Selasa (1/8/2023) terkait perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Kedua saksi yang diperiksa merupakan pejabat, baik pada instansi negara maupun perusahaan swasta.

Dari instansi negara, pejabat yang diperiksa ialah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Dagri Kemendag), Oke Nurwan.

"Selasa 1 Agustus 2023, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa ON selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangannya.

Sementara pejabat swasta yang diperiksa pada hari yang sama, ialah Direktur Utama PT Matthew Air Nusantara, Risdianto Simamora. RS selaku Direktur Utama PT Matthew Air Nusantara," kata Ketut.

Tidak dijelaskan lebih rinci materi pemeriksaan terhadap keduanya, baik Oke Nurwan sebagai Eks Dirjen Dagri Kemendag maupun Risdianto Simamora sebagai Dirut perusahaan pesawat terbang.

Namun dipastikan keduanya diperiksa untuk memperkuat pembuktian penyidikan jilid 2, "Dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

Baca juga: Airlangga Hartarto dan M Lutfi Berpeluang Dikonfrontasi Soal Korupsi Minyak Goreng

Dalam penyidikan jilid 2 perkara korupsi minyak goreng ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka korporasi, yakni: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Sementara para terdakwa perorangan yang telah menjadi terpidana hasil penyidikan jilid 1, telah divonis hukuman berbeda-beda oleh Majelis Hakim.

Mereka ialah: mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; General Manager PT Musim Mas, Pierre Togar Sitanggang; dan Penasihat Kebijakan Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

Baca juga: Jadi Saksi Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Periksa Eks Mendag M Lutfi Hari ini

Pada pengadilan tingkat pertama, Indrasari Wisnu Wardhana dijatuhi hukuman tiga tahun penjara

Kemudian Master Parulian dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Lalu Lin Che Wei, Stanley MA, dan Pierre divonis satu tahun penjara.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman berupa denda. Masing-masing dijatuhi hukuman denda Rp 100 juta atau penjara dua bulan.

Baca juga: Kejaksaan Agung Dalami Calon Tersangka Baru Kasus Minyak Goreng

Kemudian dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis pada pengadilan tingkat pertama.

Sementara dalam tingkat kasasi, Majelis memutuskan untuk memperberat hukuman kelimanya. Majelis Kasasi menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair 6 bulan kurungan bagi Indra Sari Wisnu Wardhana.

Kemudian Lin Che Wei divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Adapun Master Parulian dan Pierre Togar Sitanggang dijatuhi hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Sementara Stanley MA menjadi terpidana yang paling ringan vonis kasasinya, yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidir 6 bulan kurungan.

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

August 01, 2023 at 11:31PM Feed Digital:

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengecam terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh dua orang pelaku berinisial AW (43) dan SW (49).

Pelaku melakukan eksploitasi dengan cara menjadikan Ladies Companion (LC) kepada kurang lebih 120 Perempuan di Yogyakarta.

Bintang menyayangkan peristiwa TPPO ini dan menegaskan tidak ada toleransi sekecil apapun bagi tindakan kekerasan seksual.

"Kami juga memohon kepada kepolisian untuk terus mengawal kasus ini agar korban mendapatkan hak atas keadilan sesuai peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO," ujar Bintang melalui keterangan tertulis, Selasa (1/8/2023).

TPPO mempunyai modus yang biasa digunakan, kata Bintang, melalui penjeratan hutang, penipuan, iming-iming dan pemalsuan dengan tujuan adanya eksploitasi.

Baca juga: Rieke Minta Dukungan Komnas HAM untuk Pulangkan Dede Asiah Korban TPPO dari Suriah

Dirinya juga berpesan kepada korban TPPO untuk tetap mengikuti prosedur yang berlaku, dan lebih hati-hati terhadap tawaran pekerjaan diluar negeri maupun didalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, Bintang juga mengapresiasi gerak cepat penanganan kasus ini yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta berdasarkan UU TPPO dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Jo pasal 76i UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dirinya juga meminta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menjamin hak-hak dari korban TPPO dan memberikan pemenuhan hak perempuan korban pada kasus ini sesuai kebutuhannya.

"Sebab ini adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,” tutur Bintang.

Perlindungan bagi korban, menurut Bintang, sangatlah penting.

"Jangan sampai ada lagi korban seperti modus ini dan harus menjadi perhatian seluruh pihak baik nasional maupun internasional, mengingat korban perdagangan orang cenderung meningkat seiring berjalannya waktu," kata Bintang.

Menteri PPPA juga mengajak bagi korban yang mengalami kasus kekerasan agar berani bicara dan masyarakat yang mengetahui adanya kejadian kekerasan dapat mengungkap kasus kekerasan yang dialami atau diketahuinya.
 

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com