Feed Digital Indonesia

[unable to retrieve full-text content]

1. Patroli Bawa Senjata Militer, Suriah Ambil Alih Aleppo dari SDF  CNBC Indonesia
2. Militer Suriah Ambil Alih Aleppo Usai Pasukan Kurdi Sepakat Mundur  detikNews
3. Bantu Suriah AS Kirim Pasukan untuk Meredakan Ketegangan di Deir Hafer  arrahmah.id
4. OPINI - Langkah kritis di Aleppo: Apa arti operasi terbatas oleh Tentara Suriah?  Anadolu Ajansı
5. AS Peringatkan Suriah Soal Kampanye Militer -  Telusur.co.id

Artikel populer - Google Berita

[unable to retrieve full-text content]

1. Brimob Polda Aceh Desersi, Gabung Tentara Rusia di Perang Ukraina  CNN Indonesia
2. Bripda Rio Desersi Jadi Tentara Rusia, Alarm Pembinaan Personel Polri  Kompas.id
3. DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-Gesa Cabut Kewarganegaraan Anggota Brimob Aceh yang Gabung Militer Rusia  SINDOnews Nasional
4. Polda Aceh Sebut Anggota Brimob yang Gabung Tentara Rusia Pernah Disanksi Demosi  Kompas.tv
5. Kapolda Aceh: Saya tak Tahu Motif Rio Gabung Tentara Rusia  republika.co.id

Artikel populer - Google Berita

[unable to retrieve full-text content]

1. Banjir Pekalongan Lumpuhkan Aktivitas Warga, Ribuan Rumah Terendam hingga 1,5 Meter  iNews.ID
2. Kapolres Pekalongan Kota bersama Dandim Tinjau Beberapa Lokasi terdampak Banjir  Humas Polri
3. Banjir merendam empat kecamatan di Pekalongan  ANTARA Foto
4. KAI Daop 7 Pastikan Perjalanan Menuju Jakarta Tetap Normal di Tengah Kendala Cuaca  republika.co.id
5. KAI rekayasa pola operasi imbas jalur KA di Pekalongan terendam banjir  ANTARA News

Artikel populer - Google Berita

[unable to retrieve full-text content]

1. Before-After Tiang Monorel yang Akhirnya Dibongkar  detikNews
2. Harapan Warga di Tengah Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta  detikNews
3. Respons Adhi Karya usai Pemprov DKI Bongkar Tiang Monorel Kuningan  CNN Indonesia
4. DPRD Minta Pemprov Jakarta Luruskan Informasi Soal Anggaran Pembongkaran Tiang Monorel  republika.co.id
5. Tak Bongkar 13 Tiang Monorel Mangkrak di Senayan, Rano: Itu Wewenang Setneg  Kompas.com

Artikel populer - Google Berita

[unable to retrieve full-text content]

1. Timur Tengah Memanas, Putin Telepon Netanyahu-Presiden Iran  detikNews
2. Iran Memanas! Putin Turun Tangan, Telepon Netanyahu & Pezeshkian  CNBC Indonesia
3. Langka, PM Israel Netanyahu Minta Trump Tunda Serangan AS terhadap Iran  SINDOnews Internasional
4. Iran Memanas, Komisi I DPR Minta Kemlu Perkuat Perlindungan WNI  CNN Indonesia
5. Tiba di AS, Kepala Mossad Temui Witkoff: Benarkah untuk Lobi Trump Agar Tunda Serang Iran?  republika.co.id

Artikel populer - Google Berita

[unable to retrieve full-text content]

1. Menegangkan! Kapal Induk AS Bergerak ke Timur Tengah  detikNews
2. Kapal Induk Perang AS Meluncur ke Timur Tengah, Siap Serang Iran?  CNBC Indonesia
3. Trump Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah di Tengah Kisruh Iran  CNN Indonesia
4. Serangan AS ke Iran Segera Terjadi, Kapal Induk Amerika Menuju Timur Tengah  SINDOnews Internasional
5. Iran Tangkap Ribuan Demonstran, AS Kirim Kapal Induk dan Ancam Tindakan Militer  mureks.co.id

Artikel populer - Google Berita

[unable to retrieve full-text content]

1. Before-After Tiang Monorel yang Akhirnya Dibongkar  detikNews
2. Harapan Warga di Tengah Pembongkaran Tiang Monorel Jakarta  detikNews
3. Respons Adhi Karya usai Pemprov DKI Bongkar Tiang Monorel Kuningan  CNN Indonesia
4. DPRD Minta Pemprov Jakarta Luruskan Informasi Soal Anggaran Pembongkaran Tiang Monorel  republika.co.id
5. Tak Bongkar 13 Tiang Monorel Mangkrak di Senayan, Rano: Itu Wewenang Setneg  Kompas.com

Artikel populer - Google Berita

January 16, 2026 at 12:59AM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Kamis (15/1/2026) mengancam akan memberlakukan Insurrection Act (Undang-Undang Pemberontakan atau huru-hara) untuk meredam aksi protes yang terus berlanjut di Minneapolis, Minnesota.

Melalui penggunaaan UU tersebut, Trump rencananya juga akan mengerahkan pasukan militer guna menghadapi aksi protes yang mulai mengarah ke tindakan anarkis dan vandalis.

Adapun protes yang ramai terjadi di Minneapolis ini tereskalasi karena kasus penembakan oleh agen Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menewaskan satu orang pada 7 Januari 2026 lalu.

Eskalasi di Minneapolis ini kian memanas setelah selang beberapa hari kemudian pada Rabu (14/1/2026) seorang pria tertembak dan terluka oleh petugas ICE

Adapun pria tersebut ditembak karena melakukan tindakan pengeroyokan ke Petugas ICE beserta dua orang rekannya. 

Karena eskalasi yang kian meningkat akibat insiden penembakan tersebut, sehari kemudian Trump pun melontarkan wacana penggunaan undang-undang anti huru-hara tersebut. 

“Jika politisi korup di Minnesota tidak mematuhi hukum dan gagal menghentikan para agitator profesional serta pemberontak yang menyerang para Patriot ICE—yang hanya mencoba melakukan tugasnya—saya akan memberlakukan INSURRECTION ACT," ungkap Trump dalam cuitannya di akun media sosial Truth Social.

Trump juga mengungkapkan bahwa hal ini pernah dilakukan oleh Presiden AS pendahulunya.

"Saya akan menerapkan ini sebagaimana dilakukan banyak Presiden sebelum saya, dan upaya ini akan segera mengakhiri tragedi yang terjadi di negara bagian yang dulunya luar biasa itu,” sambung Trump.

Secara historis, Insurrection Act memang pernah diberlakukan oleh para Presiden AS pendahulu Trump.

Adapun tercatat undang-undang tersebut telah digunakan lebih dari dua lusin kali sepanjang sejarah pembentukannya.

Undang-undang ini sendiri terakhir kalidigunakan pada tahun 1992 oleh Presiden George H.W. Bush untuk mengakhiri kerusuhan di Los Angeles.

Baca juga: Arti Samar Ucapan Trump Soal Iran Runtuh Diguncang Kerusuhan: Reza Pahlavi Naik Tahta? 

Namun, dalam kasus tersebut, otoritas lokal sendiri yang meminta bantuan pusat untuk memberlakukannya.

Terkait wacana yang diungkapkan Trump ini, Jaksa Agung Minnesota, Keith Ellison pun turut buka suara.

Menanggapi pernyataan Trump tersebut, Ellison menegaskan bahwa ia akan menggugat setiap pengerahan pasukan yang ada melalui pengadilan. 

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

[unable to retrieve full-text content]

1. Iran di Titik Kritis, dari Ekonomi Menuju Bayang-Bayang Revolusi  CNBC Indonesia
2. Kurs Rial Anjlok, WNI Bawa Rp20 Ribu Bisa Jadi Jutawan di Iran  CNN Indonesia
3. Dampak Krisis Iran Menjalar ke Irak, Peziarah Najaf Kian Menyusut  Republika Online
4. Bayangkan Beli Minyak Goreng di RI Harus Dicicil, Ini yang Dialami Iran  detikFinance
5. Daftar 10 Mata Uang Terlemah di Dunia 2026, Iranian Rial Nomor Berapa?  Bisnis.com

Artikel populer - Google Berita

January 15, 2026 at 12:39AM Feed Digital:

Ringkasan Berita:

• Jurist Tan dijuluki 'Bu Menteri' karena kewenangannya yang besar
• Jurist Tan disebut bisa rotasi pejabat di Kemendibudristek
• Jurist Tan ditakuti staf Kemendikbud

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jurist Tan, Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (mendikbudristek) era Nadiem Makarim memiliki peran besar dalam kasus korupsi pengadaan laptop chromebook Kemendibudristek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.

Hal tersebut berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang diperiksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dari keterangan sejumlah saksi, terungkap bila Jurist Tan yang saat ini sudah menjadi tersangka dan berstatus buron memiliki kewenangan luar biasa dalam mengatur proyek pengadaan Chromebook.

Jurist Tan saat menjadi anak buah Nadiem di Kemendikbudristek memiliki kewenangan cukup besar dalam mengelola teknologi informasi.

Bahkan Jurist Tan pun disebut punya kewenangan melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Kementerian.

Baca juga: Jurist Tan Dijuluki Bu Menteri Karena Punya Pengaruh Besar, Hakim: Harus Segera Ditangkap

Hal tersebut terungkap dari keterangan sejumlah saksi dalam sidang untuk tiga terdakwa kasus Chromebook, yakni:

• Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021.
• Mulatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020
• Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam

Ketiganya didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook dalam Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek.

Taksiran kerugian keuangan negara itu berasal angka kemahalan harga chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716 (Rp 1,5 triliun dan pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dimana pengadaannya dianggap tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730 (Rp 621 miliar).

Baca juga: Jurist Tan Bisa Atur Anggaran hingga Mutasi Pejabat di Kemendikbudristek

Atas perbuatannya ketiga terdakwa diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain ketiga terdakwa, eks Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri saat ini perkaranya sudah bergulir di pengadilan. Sementara Jurist Tan masih diburu Kejaksaan Agung.

Berikut fakta soal Jurist Tan yang terungkap dalam sidang kasus Chromebook:

1. Punya Kewenangan Lakukan Rotasi dan Mutasi Pejabat

Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dalam kesaksiannya dalam sidang yang digelar pada Selasa (23/12/2025) mengungkap Jurist Tan memiliki kewenangan cukup besar di Kemendikbud saat era Nadiem Makarim.

Menurutnya, Jurist Tan memiliki kewenangan besar mengelola masalah IT, mengatur anggaran hingga berwenang melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Kemendikbud meski statusnya hanya sebagai Stafsus.

"Setahu saya, Jurist Tan diberi kewenangan untuk masalah IT, masalah anggaran, regulasi, sama SDM. Jadi siapa pun juga nanti akan dirotasi, mutasi, dan seterusnya, promosi. Itu kewenangan Jurist Tan," jelas Hamid saat bersaksi dalam sidang. 

Jaksa sempat memastikan kepada Hamid yang notabene sebagai pejabat eselon 1 pada saat itu, apakah merasa khawatir terhadap Jurist Tan mengingat kewenangannya yang cukup besar di kementerian.

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com