Feed Digital Indonesia

Jakarta -

Pengacara Razman Arif Nasution undur diri dari kubu Moeldoko usai hasil acara yang diklaim kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat ditolak Kemenkumham. Keputusan Razman itu menuai sindiran dari banyak pihak.

Razman awalnya bergabung dengan kubu Moeldoko sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB. Dia kemudian angkat kaki dari kubu Moeldoko usai Kemenkumham menolak pendaftaran hasil KLB PD.

"Iya benar, saya mundur," ujar Razman saat dimintai konfirmasi terkait pengunduran dirinya, Jumat (2/4/2021).

Razman mengemukakan berbagai alasan yang membuat dirinya mundur. Salah satu yang dipermasalahkan Razman adalah keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin, di kubu Moeldoko.

Dia menyebut Nazaruddin menjadi beban. Eks terpidana korupsi itu, kata Razman, kerap mengintervensi kerjanya di bidang hukum.

"Keberadaan Nazaruddin adalah beban bagi Partai Demokrat hasil KLB. Kenapa jadi beban? Itu pertimbangan saya sendiri," kata Razman di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Meski mundur, Razman tak lantas mengakui kalau Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) benar. Dia menyebut ada yang salah pada AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar sejak tahun 2020.

"Bukan berarti bahwa kubu AHY sudah benar. Saya tetap melihat AD/ART yang dilahirkan 2020 cacat. Saya tak bergeser dari situ," ucapnya.

Selain itu, dia juga menuding salah satu penggagas KLB, Darmizal, kerap berseberangan dengannya. Dia merasa kinerjanya di bidang advokasi tak bisa berjalan baik.

"Saya nggak bisa jika ada upaya-upaya yang patut diduga melakukan intervensi pada saya, apalagi dia tak mengerti hukum. Karena itu, saya merasa sangat tak sejalan dengan Saudara Darmizal dan Nazaruddin," ujarnya.

Alasan lain Razman mundur adalah demi menjaga reputasinya. Dia ragu bisa menang melawan gugatan kubu AHY di PN Jakpus.

"Idealnya, menurut saya, ini dirapatkan dengan orang-orang hukum. Saya ketua tim advokasi hukum, bukan didiamkan, tapi begitu ini keluar, memukul ini semua, termasuk saya. Jadi saya khawatir di persidangan nantinya, termasuk PN Jakpus, saya tak mampu menyajikan data-data yang faktual. Sama dengan saya bunuh diri dan merusak reputasi saya," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Let's block ads! (Why?)

Artikel populer - Google Berita

KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe dideportasi dari Papua Nugini setelah ketahuan tinggal secara ilegal selama dua hari di Vaniamo.

Lukas masuk ke Papua Nugini lewat jalur tikus. Untuk mencapai perbatasan, Lukas Enembe bersama dua kerabatnya menumpang ojek.

Seorang pengemudi ojek, Hendrik (bukan nama sebenarnya), tak menyangka ternyata penumpang yang dibawanya saat itu adalah Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hendrik menceritakan awal mula bisa mengantarkan orang nomor satu di Papua itu ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Hendrik yang baru saja mengantar penumpang ke perbatasan dipanggil salah satu rekan Lukas yang belakangan diketahui berinisial HA. Pria yang memanggil Hendrik itu merupakan kerabat dari Lukas Enembe.

Baca juga: Densus 88 Geledah Sebuah Ponpes di Sleman, Petugas Sita Komputer hingga Anak Panah

Pria itu meminta Hendrik mengantarkan rombongan yang berjumlah tiga orang, yakni dirinya, Lukas, dan seorang perempuan berinisial EW.

"Ada tiga orang, sebelum (saya) antar, sempat ketiganya jalan kaki yang kemudian saya antar padahal sudah mau dekat dengan tujuan mereka masuk ke PNG," kata Hendrik di Jayapura, Jumat (2/4/2021).

Hendrik menyanggupi permintaan itu. Karena jumlah penumpang tiga orang, Hendrik memanggil rekannya.

Mereka pun membawa tiga orang itu ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Hendri membonceng Lukas Enembe dan HA.

Sementara rekannya membonceng EW yang juga kerabat Lukas Enembe.

Saat itu, Hendrik mengaku tak tahu bahwa penumpang yang dibawanya adalah Gubernur Papua.

Ia tak terlalu memerhatikan mereka. Setelah mengantarkan penumpang itu ke perbatasan, Hendrik diberi uang Rp 100.000.

"Saya dikasih Rp 100.000 padahal biasanya sekali angkut penumpang hanya dua Kina (mata uang PNG) kalau di rupiah hanya Rp 7.000, Namun pada akhirnya saya terima dan berbagi dengan teman," kata Hendrik.

Temannya sadar sosok Lukas Enembe

Tiba di pangkalan ojek, rekan Hendrik mulai menyadari sosok Lukas Enembe. Ia pun bertanya kepada Hendrik.

"Waktu sampai di pangkalan ojek, teman saya bilang, 'Enembe kah?', saya kurang tahu," kata dia menirukan percakapan saat itu.

Baca juga: Pengakuan Pengojek yang Antar Gubernur Lukas Enembe ke Papua Nugini, Awalnya Tidak Kenal hingga Dibayar Rp 100.000

Kecurigaan itu, kata Hendrik, membuat salah satu rekannya melapor ke Pos Satgas 131 tentang seseorang diduga Gubernur Papua Lukas Enembe pergi ke Papua Nugini lewat jalan tikus.

Setelah dua hari berada di Vanimo, PNG, Gubernur Papua Lukas Enembe bersama HA dan EW dideportasi karena dianggap tinggal secara ilegal.

Pada Jumat siang, didampingi Konsulat RI untuk Vanimo Allen Simarmata, Lukas Enembe beserta dua kerabatnya melintas kembali ke Indonesia melalui PLBN Skouw, Kota Jayapura.

Di PLBN Skouw, Lukas yang kemudian didampingi Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, sempat menjalani pemeriksaan, sebelum akhirnya meninggalkan lokasi tersebut.

(KOMPAS.com/Dhias Suwandi)

Let's block ads! (Why?)

Artikel populer - Google Berita

April 03, 2021 at 08:00AM Feed Digital:

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar kepastian infrastruktur jaringan internet 5G akan mulai diimplementasikan di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku regulator telah menunjuk beberapa titik sebagai lokasi uji coba. Pemerintah telah menetapkan beberapa wilayah provinsi di Indonesia yang bakal mendapat jaringan 5G terlebih dahulu.

Baca juga: Daftar Harga HP Samsung Terbaru April 2021: Galaxy A72, Galaxy A32 hingga Galaxy S21 Ultra 5G

Terdapat 13 wilayah yang mendapatkan prioritas akses jaringan 5G pertama di Indonesia.

Penentuan pengadaan jaringan 5G itu tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kominfo. Kominfo merilis aturan itu sebagai legal standing atas uji coba jaringan generasi kelima.

Dalam peraturan itu disebutkan pula bersamaan dengan upaya meningkatkan cakupan layanan 4G ke seluruh desa, Kominfo mempersiapkan implementasi jaringan generasi kelima di Tanah Air.

Ketiga belas wilayah itu mencakup Ibu Kota Negara (IKN), 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa, 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, dan 1 industri manufaktur.

Meski baru sebatas pilot project, Kominfo menjelaskan pemilihan wilayah tersebut didasarkan pada kesiapan dan kelayakan lokasi, baik dari potensi pasar maupun dukungan infrastruktur.

Tak hanya itu, untuk menyukseskan rencana implementasi 5G tersebut, wilayah-wilayah itu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Perluasan jaringan 5G kemungkinan bisa dilakukan apabila dalam uji coba ini berjalan lancar. Perluasan jaringan 5G akan melihat pula bagaimana kebutuhan dari wilayah dan masyarakatnya.

"Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, layanan 5G akan diperluas sesuai dengan pertumbuhan demand di lokasi lain," tulis Kominfo dalam keterangan pers, Kamis (1/4/2021).

Meski akan memakan waktu yang tidak singkat, Kominfo optimis penerapan 5G di Indonesia bisa terlaksana. Diperkirakan proses implementasi ini akan rampung pada 2024 mendatang.

Sambil berjalan, saat ini Kominfo sedang berusaha untuk memastikan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan yang memadai di seluruh wilayah karena beberapa titik masih belum tersentuh jaringan 4G.

"Kebijakan yang perlu dilakukan Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan broadband yang memadai, yang dapat mendukung implementasi teknologi 5G untuk seluruh wilayah Ibu Kota Negara," terangnya.

Untuk itu, Kominfo juga berencana membahas rencana implementasi 5G ini dengan pemangku kepentingan lain seperti penyedia jaringan seluler atau provider dan instansi-instansi telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

April 03, 2021 at 07:57AM Feed Digital:

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Senior Imparsial Al Araf menilai selama kebencian atas dasar SARA bertebaran di media sosial, dan masih ada cara pandang eksklusif yang diikuti sikap intoleran, maka situasi sosial tersebut akan mendorong tumbuhnya terorisme dan ekstremisme kekerasan.

"Maka hal itu mendorong situasi sosial yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme dan ekstremisme kekerasan," kata Al Araf dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Imparsial Sebut Kemajuan Teknologi Informasi Ikut Ubah Pergerakan Pelaku Terorisme

Bila kondisi tersebut adalah realita, maka penanganan terorisme tak cukup hanya memperkuat kewenangan instrumen koersif, seperti pelibatan TNI mengatasi aksi terorisme atau kewenangan baru untuk aparat kepolisian.

Baca juga: Imparsial: Secara Teori, Pengungkapan Jaringan Teroris Akan Picu Reaksi Kelompok Lainnya

Menurutnya hal yang harus dipikirkan untuk menguatkan penanganan terorisme adalah membangun mekanisme pencegahan, mulai dari agenda deradikalisasi hingga kontraradikalisasi.

"Langkah-langkah pencegahan yang sifatnya komprehensif juga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun masyarakat mengingat kompleksitas akar dan masalah terorisme," tuturnya.

"Dalam konteks ini, kerja-kerja tersebut perlu mengoptimalkan peran BNPT, tokoh agama, masyarakat, peran komunitas, dunia pendidikan, keluarga dan lainnya. Kebijakan dan strategi yang parsial sulit menghasilkan capaian yang optimal mengingat kompleksitas akar dan sumber persoalan yang ada," pungkas dia.

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

April 03, 2021 at 07:56AM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu personil polisi Gedung Capitol tewas dan lainnya luka-luka ketika seseorang tidak dikenal menabrakkan kendaraan yang dikendarainya ke arah kedua personil yang menjaga kompleks gedung Kongres Amerika itu Jumat (2/4/2021) waktu setempat.

Hal ini disampaikan Penjabat Kepolisian Gedung Capitol, Yogananda Pittman, dalam keterangan pers tak lama setelah insiden itu.

“Dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa salah seorang polisi Gedung Capitol yang diserang tadi meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Seorang lainnya masih dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya,” ujarnya.

Tersangka pelaku, yang belum diidentifikasi itu, menabrak mobil yang dikendarainya ke arah kedua personil yang menjaga gedung Capitol dan keluar dari mobil dengan membawa pisau.

“Kedua polisi Gedung Capitol memerintahkannya untuk meletakkan pisau, tapi ia tidak menanggapi dan menyerang keduanya,” papar Pittman kepada wartawan.

Baca juga: Donald Trump Marah, Sebut Amerika Saat Ini Semakin Mirip Negara Komunis

Baca juga: Pendukung Trump Ingin Ledakkan Capitol AS dan Bunuh Anggota Kongres 

Mobil Tabrak Barikade Gedung Capitol, Penabrak Tewas

Serangan itu terjadi di salah satu pos pemeriksaan di dekat gedung Kongres, di mana Senat berada.

Puluhan personil Garda Nasional kembali diturunkan di Gedung Capitol setelah serangan ini.

Ratusan personil Garda Nasional memang telah diturunkan untuk menjaga Gedung Capitol pasca penyerbuan para pendukung Trump 6 Januari lalu ketika Kongres akan mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden November 2020.

Jumlah personil Garda Nasional ditambah saat pelantikan Joe Biden sebagai presiden 20 Januari.

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

April 02, 2021 at 12:47PM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPD RI mengajak Pemerintah Provinsi se Indonesia menyukseskan PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua, sekaligus menawarkan solusi atas masalah dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Sebagaimana laporan KONI Pusat, beberapa pemerintah provinsi tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI Daerah, karena pada saat penyusunan R-APBD 2021, beberapa pemerintah provinsi masih berasumsi PON XX Papua akan ditunda lagi akibat pandemi Covid-19.

Hal ini diungkapkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka rapat koordinasi DPD RI dengan Gubernur Se-Indonesia dan stakeholder kementerian/lembaga, KONI Pusat dan daerah, PB PON XX Papua, membahas kesiapan pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/4/2021).

“Salah satu upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” urai Ketua DPD RI membuka pertemuan tersebut.

Pada kesempatan itu Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menyebutkan bahwa para Senator seluruh Indonesia sangat menaruh perhatian akan suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua.

“Saya memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini. Semoga penyelenggaraan PON ke XX dan PEPARNAS ke XVI yang diselenggarakan di Papua pada bulan Oktober 2021 nanti dapat sukses dari semua aspek sehingga menjadi momentum mendorong optimalisasi olah raga prestasi di Indonesia sehingga siap bersaing di era global,” ujar mantan Sekda DKI itu.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan bahwa Kemenpora susuai arahan presiden akan berusaha semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan PON XX Papua sesuai protokol kesehatan yang ketat.

“Tim dari Kemenpora sekarang sudah di Papua, kami juga telah menempatkan pejabat di sana untuk memonitor secara terus-menerus untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua,” ungkapnya.

Dari pertemuan yang diinisiasi oleh DPD RI, menghasilkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan pemikiran, yaitu terdapat kebutuhan penguatan regulasi, arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat untuk memastikan agar penyaluran anggaran mendapatkan jaminan secara legalitas khususnya dalam konteks hibah pembiayaan kontingan di tiap provinsi yang akan mengikuti PON di Papua.

“Perlu dukungan anggaran mengingat ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan untuk membiayai kontingan dalam mengikuti PON. Hal ini membutuhkan perubahan APBD dan percepatan proses pencairan dana hibah serta dukungan dari Pemerintah Pusat,” lanjut Senator DKI.

Sementara itu, Ketua KONI Pusat Marciano Norman dan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua Yunus Wonda mengapresiasi DPD RI yang begitu memberikan perhatian optimal akan terselenggaranya PON XX Papua.

Menurut informasi ada beberapa KONI daerah yang mengungkapkan keterbatasan ketersediaan anggaran yang kemungkinan akan berdampak pada partisipasinya pada PON XX Papua ini.

Selain itu, Komite III DPD RI melihat perlunya dukungan lintas instansi, termasuk BUMN pusat dan daerah, untuk fasilitasi dan penguatan agar PON di Papua dapat sukses terselenggara dari semua aspek dan sektor seperti untuk dukungan transportasi, akomodasi maupun konsumsi.

“Pada akhirnya, kita berharap PON ke XX dan PEPARNAS ke XVI di Papua akan sukses terselenggara dengan dukungan semua pihak sehingga berkontribusi pada kemajuan olah raga prestasi di Indonesia.” pungkas Sylviana.(*)

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Terorisme Al Chaidar mengatakan surat wasiat terduga teroris penyerang Mabes Polri Zakiah Aini dengan terduga terorisme di Katedral Makassar disebut memiliki kemiripan.

Hal tersebut menjadi bukti, kata Chaidar, bahwa ada grand design dari kelompok terorisme untuk menggerakkan orang-orang melakukan aksi bunuh diri.

"Surat wasiatnya relatif sama dengan surat yang ada di penyerangan Makassar, bahwa ini memperlihatkan ada grand desain yang dibuat oleh kelompok teroris ini," kata Chaidar saat dihubungi melalui telepon, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Fakta Zakiah Aini, Pernah Kuliah di Gunadarma dan Raih IPK Bagus hingga Sering Ganti Nomor Ponsel

Chaidar mengatakan, dari surat wasiat tersebut juga dilihat bagaimana situasi pemikiran Zakiah Aini yang mendapat doktrinasi kuat tentang anti demokrasi dan terpengaruh politik lokal seperti menyebut nama Ahok di surat wasiatnya.

"Terpengaruh oleh politik lokal, anti Ahok," ujar dia.

Begitu juga dengan pemikiran dari terduga teroris di Makassar yang mendapat doktrinasi kristo phobia.

Surat tersebut sekaligus membuktikan bahwa kelompok teroris tersebut merupakan kelompok pengecut yang hanya memanfaatkan orang lain sebagai pion mereka.

Baca juga: Keluarga Temukan Surat Wasiat Sebelum Zakiah Aini Serang Mabes Polri

Sedangkan kelompok teroris sebagai penyebar ajakan teror tidak berani melakukan aksi bunuh diri.

"Kelompok teroris cukup pengecut karena menggunakan orang lain, tetapi dianya sendiri tidak mau mengorbankan diri. Ini situasi di mana dia dibajak oleh kelompok tersebut," kata Chaidar.

Itulah sebabnya, kata Chaidar, terduga teroris bisa dipandang sebagai korban dari kelompok teroris yang hanya memanfaatkan orang lain untuk agenda-agenda teror mereka.

"Bahwa dia sebenarnya adalah korban dari terorisme, korban yang dibajak oleh kelompok terorisme untuk melakukan serangan yang diinginkan oleh kelompok teroris," ucap Chaidar.

Ada kesamaan dalam isi surat wasiat yang ditinggalkan pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar Lukman Alfariz (26) dan penyerang Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) di Jakarta, Zakiah Aini (25).

Dilansir dari KompasTV, kesamaan dari kedua isi surat wasiat  adalah permintaan maaf kepada orangtua.

Kedua adalah permintaan untuk tidak berutang ke bank dan terakhir meminta kakak dan adik untuk menjaga orangtua.

Baca juga: Apa Itu Lone Wolf, Sebutan Polisi untuk Aksi Teror ZA yang Menyerang Mabes Polri?

Mereka juga sama-sama memiliki pandangan bahwa jalan melakukan aksi teror adalah cara terbaik untuk menjalankan paham yang mereka miliki.

Isi surat Zakiah terlihat lebih panjang karena berisikan banyak pesan kepada orang tua, kakak, adik, hingga kerabat agar tidak menjalani norma atau aktivitas yang umum terjadi di masyarakat. 

Tak hanya bank, Zakiah juga menyinggung soal Ahok hingga pemilu.

Surat pelaku bom bunuh diri di Makassar, Sulawesi Selatan dibuat dengan tulis tangan. Surat itu ditemukan saat penggeledahan tim Densus 88 Mabes Polri bersama tim gabungan Polda Sulsel di rumah pelaku di Jalan Tinumbu Lorong 1, Kecamatan Bontoala, Makassar, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Zakiah Aini dan Maraknya Teroris Wanita di Indonesia pasca ISIS

"Ya itu salah satu yang didapat saat penggeledahan," kata Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Merdisyam.

Sementara itu, surat yang dibuat Zakiah Ai ditemukan sebelum aksi di Mabes Polri.

"Tadi berdasarkan keterangan dari kakaknya, bahwa surat wasiat ini sebelumnya sudah ditemukan," ujar Lurah Kelapa Dua Wetan, Sandy Adamsyah, di rumah ZA di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (31/3/2021).

Namun, saat ditemukan, pihak keluarga mengaku tak tahu harus mencari ZA di mana. Lalu, kakak ZA berencana melapor ke Polres. Namun, penyerangan telanjur terjadi.

Let's block ads! (Why?)

Artikel populer - Google Berita

April 02, 2021 at 11:53AM Feed Digital:

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia pada bulan suci ramadan 1442 hijriah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah masih menggodok pedoman teknis maupun fatwa ibadah di bulan ramadan di tengah Pandemi Covid-19, termasuk salat tarawih berjamaah.

"Terkait pedoman teknis maupun fatwa ibadah di bulan ramadan, masih dalam tahap pembahasan dan akan segera disampaikan kepada masyarakat jika sudah rampung," kata Wiku, Kamis (1/4/2021).

Pada prinsipnya kata dia, pemerintah berupaya untuk tetap menjamin hak masyarakat dalam beribadah sesuai kepercayaan masing-masing.

"Dan tetap menjaga keamanan terhadap potensi penularan Covid-19," katanya.

Sebelumnya sejumlah daerah telah mengeluarkan izin pelaksanaan salat tarawih berjamaah pada bulan puasa nanti, di antaranya Sulawesi Selatan.

Baca juga: Sidang Isbat Awal Ramadan Secara Daring dan Luring Digelar 12 April 2021

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bom Katedral Makassar, JK Minta MUI Tak Undang Penceramah Radikal di Bulan Ramadan

Sementara itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran berisi tuntunan ibadah bulan suci Ramadan 1442 Hijiriah.

Adapun surat edaran bernomor 03/EDR/I.0/E/2021 itu berisi 13 poin tentang anjuran ibadah umat muslim khususnya warga Muhammadiyah, di bulan suci Ramadhan 2021.

Adapun 13 poin pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

April 02, 2021 at 11:51AM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM - Pihak KUA bocorkan lokasi akad nikah pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar

Direncanakan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menggelar akad nikah pada Sabtu (3/4/2021).

Informasi menyebutkan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan menikah di salah satu hotel mewah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sudah selesai mengurus berkas pernikahannya menjelang pelaksanaan akad nikahnya.

Baca juga: Mantan Pacar Aurel, Verrel Bramasta, Diminta Atta Jadi Pagar Bagus: Dengan Senang Hati

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mengurus berkas pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dari keterangan berkas pernikahan itu terlihat, rencananya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar akan menggelar akad nikahnya di Hotel Raffles, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kepala KUA Setiabudi, Jakarta Selatan, Nasrulah, membenarkan informasi tersebut.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar memasukan berkas numpang nikah mereka ke KUA Setiabudi, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: POPULER SELEB Shandy Aulia Kerap Tunda Bayar Online Shop? | Ungkap Lokasi Akad Nikah Atta dan Aurel

"Rencana pernikahan atas nama Muhammad Attamimi dan Titania Aurelie Hermansyah sudah terdaftar di KUA Setiabudi," kata Nasrulah di kantornya, Kamis (1/4/2021).

Perwakilan keluarga Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar mengantarkan berkas numpang nikah ke KUA Setiabudi.

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

April 02, 2021 at 11:45AM Feed Digital:

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Perbakin soal ditemukannya Kartu Tanda Anggota yang dimiliki Zakiah Aini (ZA), terduga teroris yang menyerang Mabes Polri.

"Ya nanti akan kami sampaikan, berkoordinasi dengan Perbakin tentang KTA tersebut dan bagaimana club menembak tersebut. Kita berkoordinasi dengan Perbakin masalah itu," kata Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono dalam keterangannya, Jumat (2/4/2021).

Untuk saat ini, dikatakan Rusdi, tak ada senjata lain yang ditemukan selain pistol yang digunakan ZA.

Pistol tersebut, Rusdi mengatakan, kemungkinan disimpan di tubuhnya.

"Ya itu yang masih kita dalami karena tersangkanya kan ZA meninggal dunia dia ya, dimungkinkan dia masukkan di bagian tubuhnya, entah di pinggang, dan itu kenyataan memang lolos dari penjagaan. Ini sedang diaudit masalah pengamanan kita," katanya.

Ketua MPR RI yang juga Dewan Penasihat Pengurus Besar Persatuan Berburu dan menembak Seluruh Indonesia (PB Perbakin) Bambang Soesatyo memastikan, Zakiah Aini (26), perempuan penyerang Mabes Polri bukan anggota Perbakin.

"Setelah saya cek di database Perbakin, yang bersangkutan tidak terdaftar. Dia bukan anggota Perbakin. KTA-nya keanggotaan Club nembak airsoft gun," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Misteri Isi Map Warna Kuning yang Dibawa Terduga Teroris ZA Saat Serang Mabes Polri

Baca juga: Apa Itu Lone Wolf? Sebutan Polisi untuk Aksi Terduga Teroris ZA yang Serang Mabes Polri Sendirian

Bamsoet menjelaskan, untuk menjadi anggota Perbakin, seseorang harus ikut penataran dan tes keahlian.

Bamsoet kemudian memberi contoh kode jenis keanggotaan di atas kanan kartu Perbakin, yakni TS (Tembak Sasaran), TR (Tembak Reaksi), dan B (Berburu).

"Ini contoh kartu Perbakin yang benar. Untuk menjadi anggota Perbakin harus ikut penataran dan tes keahlian," ucap Bamsoet.

"Dan Basis Shooting Club sudah tidak tercatat lagi di Pengprov Perbakin DKI," imbuhnya.

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com