Feed Digital Indonesia

Yang menarik dari para pejabat tinggi negara itu, ada sosok lima Jenderal yang hadir mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD saat mengumumkan sikap pemerintah itu. Mereka adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jenderal (Purn) Moeldoko.

Dalam konferensi pers di Gedung Menko Polhukam, lima jenderal itu memang tidak bicara. Keputusan Pemerintah sendiri disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej. (Baca juga: Polisi Gerebek Rumah Tokoh Simpatisan FPI Sidoarjo )

Wakil Menkumham yang membacakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Mahfud MD menjelaskan, Pemerintah melarang semua aktivitas FPI. Dengan begitu, segala kegiatan FPI di Tanah Air menjadi terlarang.

"Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni 2019, sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar keamanan dan bertentangan dengan hukum," kata Mahfud. (Baca juga: Polri Sebut Pembubaran FPI Jadi Energi Positif di 2021 )

Selain itu, pemerintah juga mencabut status hukum FPI. Mahfud melanjutkan, saat ini FPI tidak memiliki legal standing sebagai organisasi di Tanah Air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI adalah aktivitas terlarang dan tidak mempunyai dasar hukumnya.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan kegiatan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar Mahfud.

Let's block ads! (Why?)

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan aparat TNI-Polri mendatangi markas Front Pembela Islam di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Kedatangan aparat gabungan ini untuk memastikan ormas yang dipimpin Rizieq Shihab itu tak lagi melakukan kegiatan usai resmi dibubarkan oleh pemerintah.

Pantauan Kompas.com, puluhan aparat TNI dan Polri dari satuan Brimob tiba di Petamburan III pukul 16.10 WIB.

Pasukan dipimpin oleh Komandan Kodim Jakarta Pusat Kol Inf Luqman Arief serta Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto.

Baca juga: Puluhan Brimob-TNI Datangi Petamburan III, Copot Semua Atribut FPI

Tertibkan atribut

Aparat langsung mencopot seluruh atribut yang masih dipasang di sekitar markas FPI. Atribut yang dicopot mulai dari spanduk, pelang nama, hingga stiker yang tertempel di kaca Sekretariat FPI.

Selain dipasang di markas FPI dan depan rumah Rizieq, atribut itu juga membentang di sepanjang Jalan Petamburan III sampai ke Jalan Raya KS Tubun.

Tak ada perlawanan dari simpatisan FPI atau warga sekitar saat operasi ini dilakukan. Sejumlah warga justru diminta polisi untuk ikut membantu melepas berbagai atribut FPI yang terpasang di depan rumah mereka.

Seorang perempuan yang menjual baju bergambar Rizieq dan FPI juga ikut ditegur oleh aparat kepolisian. Namun barang dagangannya tidak ikut disita. Polisi hanya mengingatkan agar perempuan itu segera mengemas barang dagangannya.

Baca juga: Selain Copot Atribut, Polisi Juga Tangkap 7 Pemuda di Dekat Markas FPI

"Itu sudah enggak boleh ya Bu, dilarang," kata seorang anggota polisi.

"Iya Pak, ini juga lagi saya beresin," ujar perempuan paruh baya tersebut.

Tangkap 7 orang

Selain menertibkan atribut FPI, aparat TNI-Polri juga memastikan tak ada lagi anggota FPI yang melakukan kegiatan. Kapolres Heru sempat mengetok kantor Sekretariat FPI yang dalam keadaan terkunci. Tak ada jawaban dari dalam.

Selain itu, polisi berpakaian preman juga melakukan interogasi terhadap warga yang berada di dekat markas FPI.

Polisi menanyakan apakah mereka anggota FPI dan sedang melakukan aktivitas apa di dekat markas FPI. Polisi memberitahukan bahwa FPI sudah dibubarkan. Polisi juga meminta warga menunjukkan Kartu Tanda Penduduk untuk membuktikan bahwa mereka adalah warga sekitar.

Salah satu polisi sempat menginterogasi anak muda yang tengah duduk-duduk.

"Hei kalian. Ngapain kumpul-kumpul di sini? Ini ormas terlarang," ujar polisi itu.

Para remaja itu pun hanya menjawab sekenanya.

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu.

"Enggak Pak. Saya enggak ngapain-ngapain," kata salah satu dari mereka.

Polisi lalu meminta kartu identitas mereka. Namun mereka tak bisa menunjukkan dengan alasan tak membawa KTP. Akhirnya mereka pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk interogasi lebih lanjut.

Larang konferensi pers

Sore itu, awalnya Sekretaris FPI Munarman akan melakukan konferensi pers terkait pembubaran FPI.

Berdasarkan agenda yang diterima wartawan, Sekretaris FPI Munarman sedianya akan menggelar jumpa pers di Markas FPI Petamburan pukul 16.15 WIB. Namun, aparat gabungan TNI-Polri sudah lebih dulu datang ke markas FPI.

Baca juga: Dibubarkan Pemerintah, FPI Pertimbangkan Ganti Nama

Kapolres Jakarta Pusat Heru Novianto menegaskan, FPI tak boleh melakukan kegiatan apa pun setelah dibubarkan.

"Konferensi pers tidak boleh karena mereka sudah dilarang melakukan kegiatan lagi," kata Heru usai penertiban atribut FPI selesai dilakukan.

Namun, Heru mempersilahkan jika pengurus FPI mau menggelar jumpa pers atas nama pribadi.

"Kalau atas nama pribadi silakan, atas nama FPI tidak boleh," tambah dia.

Alhasil, konferensi pers itu batal. Pihak FPI hanya memberikan keterangan kepada media lewat keterangan tertulis. FPI menyatakan bahwa mereka akan menggugat keputusan pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal itu sesuai instruksi Rizieq Shihab yang saat ini masih mendekam di tahanan Polda Metro Jaya.

Baca juga: Dibubarkan Pemerintah, FPI: Pengalihan Isu atas Kasus Penembakan 6 Laskar

Jaga ketat Markas FPI

Operasi penertiban atribut FPI berlangsung sekitar 20 menit. Pada pukul 16.30 WIB, pencabutan seluruh atribut FPI sudah selesai dilakukan.

Tak ada lagi atribut yang tersisa baik di sepanjang jalan Petamburan III, maupun di Jalan Raya KS Tubun.

Kapolres dan Dandim pun langsung meninggalkan lokasi.

Namun, puluhan aparat kepolisian masih terus berjaga di Petamburan III untuk memastikan tak ada aktivitas yang dilakukan oleh anggota FPI di sana. Dua kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro dan Aziz Yanuar sempat mendatangi markas FPI yang juga kediaman Rizieq itu.

Polisi langsung bertanya kepentingan mereka. Sugito pun menjelaskan bahwa kedatangan dia adalah untuk kepentingan pribadi, bukan terkait FPI.

"Kami hanya mau antar dokumen untuk keluarga Habib Rizieq," kata Sugito.

Polisi pun akhirnya mengizinkan Sugito dan Aziz menuju kediaman Rizieq. Usai mengantarkan dokumen, keduanya langsung meninggalkan lokasi meski sempat dicegat wartawan untuk sesi wawancara.

Let's block ads! (Why?)

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - FPI kembali membuat wadah baru setelah pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020) siang.

Hanya berselang beberapa jam setelah SKB terbit, sejumlah orang mendeklarasikan pembuntukan wadah baru stelah FPI dilarang melakukan aktivitas.

Wadah baru tersebut hanya berbeda nama tengah dan tetap dengan singkatan yang sama, yakni Front Persatuan Islam (FPI).

Baca juga: Sosok 6 Pejabat yang Teken SKB Penghentian Kegiatan FPI, Terdiri dari Menteri, Jaksa Agung, Kapolri

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanuar.

Nama baru itu kata Aziz Yanuar tidak mengubah struktur FPI.

Tapi hanya sebatas kendaraan perjuangan yang baru.

Baca juga: Politikus PDIP: Pelarangan Aktivitas FPI Telah Melalui Kajian Hukum yang Matang

"Iya, Front Persatuan Islam (FPI). Bukan berubah, itu kendaraan baru," kata Aziz Yanuar kepada wartawan, Rabu petang.

Perubahan nama itu juga sudah dideklarasikan kubu FPI pada tempat yang tak diungkapkan.

"Sudah deklarasi barusan. Di suatu tempat di Jakarta," katanya.

Let's block ads! (Why?)

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Italia pekan 15 live RCTI pekan ini, Inter Milan vs Crotone, Benevento vs AC Milan, dan Juventus vs Udinese, gratis.

Bek andalan Inter Milan, Stefan de Vrij melayangkan pandangannya soal perebutan scudetto musim ini yang terlihat cukup sengit.

De Vrij menyadari bukan perkara mudah bagi timnya untuk bisa memenangkan gelar scudetto musim ini.

Apalagi kekuatan tim rival yang semakin menguat setiap musimnya sehingga berdampak pada ketatnya kompetisi.

Baca juga: JADWAL Liga Italia Live Streaming RCTI, Inter vs Crotone, Benevento vs AC Milan, Juventus vs Udinese

Baca juga: Roda Persaingan Liga Italia Kembali Berputar, Juventus Tak Lagi Tangguh, Momentum AC Milan & Inter

Bek asal Belanda itu tak sungkan membicarakan dua rival terberatnya dalam meraih scudetto musim ini.

Dua rival yang dianggap menjadi batu sandungan Inter Milan yakni AC Milan dan Juventus.

Pertama, AC Milan yang mampu tampil luar biasa dalam mengarungi kompetisi Liga Italia musim ini.

Tim berjuluk Rossoneri itu masih menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh kekalahan di lima liga top Eropa.

Raihan 10 kemenangan dan 4 hasil imbang mewarnai perjalanan luar biasa AC Milan musim ini.

Dengan koleksi 34 poin, AC Milan berhak menduduki posisi puncak klasemen Liga Italia hingga pekan 14.

Baca juga: Perpisahan Eriksen & Inter Menunggu Waktu, Conte Segera Temui Petinggi Nerazzurri

Let's block ads! (Why?)

TRIBUNNEWS.COM - Ditetapkannya Gisella Aastasia alias Gisel dan teman prianya berinisial MYD sebagai tersangka kasus video syur memunculkan pro dan kontra.

Ada yang membela mantan istri Gading Marten itu dan menganggap Gisel adalah korban.

Sebaliknya, ada yang justru sependapat dengan langkah polisi dan menganggap kekasih pebasket Wijin ini layak mempertanggungjawabkan perbuatannya merekam video asusila hingga tersebar.

Baca juga: Kronologi Video Syur Gisel dan MYD Dibuat Hingga Tersebar di Medsos, Direkam Saat Kondisi Mabuk

Baca juga: Berstatus Tersangka, Gisel dan MYD akan Ditahan? Berikut Penjelasan Polisi

Bagaimana pendapat pro dan kontra tentang Gisel? Apa alasan polisi memutuskan ada unsur pidana pada kasus video syur ini?

Berikut ulasan Tribunnews.com.

Pembelaan Komnas Perempuan

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai artis Gisella Anastasia korban video asusila.

Karena itu tidak tepat langkah polisi menetapkan Gisel sebagai tersangka penyebaran kasus video syur.

Komnas Perempuan menilai Gisel adalah korban dari penyebaran konten pribadi miliknya.

Baca juga: Dijerat Pasal yang Sama, Akankah Gisel Bernasib Seperti Video Panas Ariel, Luna Maya dan Cut Tari?

Baca juga: Fakta-fakta Kasus Video Syur: Gisel Merekam hingga Kirim Lewat AirDrop, MYD Hapus setelah Seminggu

"GA dan MYD merekam hubungan seksual itu kan tidak untuk kepentingan industri pornografi atau disebarluaskan. Jadi GA dan MYD adalah korban dari penyebaran konten pribadi mereka," ujar Siti kepada kepada Kompas.com, Rabu (30/12/2020).

Let's block ads! (Why?)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat Kepolisian dan TNI langsung mendatangi markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, tak lama setelah Pemerintah mengumumkan pembubaran ormas pimpinan Muhammad Rizieq Shihab itu.

Aparat mulai berdatangan sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (30/12/2020).

Anggota polisi dan TNI itu kemudian langsung menuju Gang Petamburan 3, tempat yang diketahui sebagai markas pusat FPI sekaligus kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Baca juga: 7 Poin Keputusan Pemerintah Hentikan Kegiatan FPI, Ini yang Dilakukan jika Terjadi Pelanggaran

Baca juga: FPI Buat Kendaraan Baru Bernama Front Persatuan Islam, Berikut 19 Deklaratornya

Polisi kemudian meminta warga menurunkan baliho dan Rizieq yang terletak di depan Gang Petamburan 3.

Memasuki Gang Petamburan 3, spanduk, baliho, hingga stiker FPI di depan markas ormas besutan Rizieq Shihab itu juga diturunkan.

Salah satunya banner berukuran besar bertuliskan Sekretariat Markaz Besar Laskar Pembela Dalam. Polisi meminta agar banner itu diturunkan.

Polisi juga merobohkan plang FPI yang berada di Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat.

Plang tersebut bertuliskan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat FPI. Tak butuh waktu lama untuk personel gabungan merobohkan plang itu.

Setelahnya, plang yang telah roboh tersebut ditumpuk di sisi jalan.

Aksi razia atribut FPI ini dijaga ketat polisi dan TNI.

Let's block ads! (Why?)

TRIBUNNEWS.COM - Darmawati Siallagan (58) merasa sangat beruntung dan terbantu semenjak menjadi peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas II di tahun 2014 lalu. 

Ditemui dikediamannya yang beralamat di Kelurahan Pamatang, Kota Pematangsiantar, Darmawati menceritakan bahwa dirinya dan keluarga selama menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2014 lalu, telah merasakan banyak manfaat yang diberikan program JKN-KIS khususnya untuk berobat suaminya di fasilitas kesehatan.

“Suami saya ini menderita penyakit liver yang sudah akut dan telah bolak–balik keluar masuk rumah sakit. Pernah saat itu paling lama harus menjalani rawat inap di rumah sakit hampir selama dua minggu. Tentunya jika harus membayar saya tidak tahu lagi berapa nominal yang harus saya bayarkan. Untung saja ada program JKN-KIS ini, kalau tidak ada sudah tidak tahu lagi bagaimana mengumpulkan dana untuk berobat suami saya. Setidaknya beban saya banyak berkurang karena kartu JKN-KIS ini,” kata wanita yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang kaki lima ini.

Selain itu, Damawati juga merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit ataupun di Puskesmas. Jika harus mengantre, Darmawati mengatakan itu adalah hal yang wajar, karena program ini dinikmati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Manfaat program JKN-KIS ini saya rasa sangat besar, karena dilihat dari sisi besaran iuran masih tergolong murah jika dibadingkan dengan cakupan biaya yang besar. Selama ini saya juga tidak pernah dipersulit dan tidak ada kendala dalam mengakses pelayanan kesehatan." ujar Darmawati kepada tim Jamkesnews, Jumat (04/12).

Diakhir pertemuan, Darmawati mengutarakan harapannya untuk program JKN-KIS agar selalu berkesinambungan. Darmawati menambahkan bahwa program ini telah banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Let's block ads! (Why?)

TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU - Gadis berinisial NR (14) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, jadi korban rudapaksa empat orang pria, Kamis (24/12/2020).

Dua dari empat pelaku merupakan ayah dan anak kandungnya.

Sebelum dirudapaksa, korban terlabih dahulu dicekoki pil anjing gila oleh para pelaku.

Tindak asusila ini terbongkar setelah keluarga pelaku memberitahu ke keluarga korban bahwa korban telah diperkosa oleh pelaku.

Tak terima dengan kejadian itu, sang ibu melapor ke polisi.

Berdasarkan laporan itu keempat pelaku berhasil ditangkap pada Selasa (29/12/2020) di kediamannya masing-masing.

Keempat pelaku yakni IN (42), MN (16), LG (20), dan MI (18).

Baca juga: Jaga Pengamanan Obvitnas Lampung, PGN Kerja Sama dengan Polda Lampung

Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga meringkus seorang muncikari berinisial LA (17).

"Pelaku dua di antaranya adalah ayah dan anak kandung, beserta 2 pelaku lain.

Kami juga meringkus 1 mucikari," kata Kasat Reskrim Polres Kepahiang, Iptu Welliwanto Malau melalu pesan singkatnya pada Kompas.com, Selasa.

Let's block ads! (Why?)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal proses pengadaan vaksin Covid-19.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, seperti pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

“Kalau sudah ditemukan ada vaksinnya, tentu KPK akan mendampingi bagaimana agar kemudian vaksin ini bisa efektif menyembuhkan Covid-19, tetapi juga efsisen tidak kemudian menimbulkan kerugian-kerugian negara,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Selasa (22/12).

Pihaknya mengaku sudah melakukan pemantauan sejak virus Covid-19 ini masuk ke Indonesia.

KPK Turunkan 10 Tim Satgas Covid-19

Bahkan, imbuhnya, KPK telah menerjunkan 10 tim dalam Satgas Covid-19, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga munculnya vaksin.

"Itu semua KPK akan melakukan pendampingan mulai dari rumusan kebijakan sampai ke pelaksanaan, itu yang akan kami lakukan. Sekali lagi demi sehatnya masyarakat, tapi juga demi tidak terkorupnya dana Covid-19," tegas Ghufron.

Dalam pengawalan dana terkait Covid-19 ini, diketahui KPK telah membongkar adanya tindak pidana suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Baca juga: Pimpinan KPK Balas ICW, Tepis Era Firli Bahuri Tak Serius Berantas Korupsi

Di kasus suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek, KPK menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos sebagai tersangka penerima suap. KPK menetapkan Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta yang merupakan tersangka pemberi suap.

Let's block ads! (Why?)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin Indonesia membutuhkan 426,8 juta dosis vaksin Covid-19 untuk menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok). Rencananya kebutuhan ini akan dipenuhi melalui 5 jenis vaksin Covid-19.

Pria yang biasa disapa BGS ini mengungkapkan vaksin tersebut akan disuntikkan kepada 181, 56 juta penduduk Indonesia. "Setiap orang akan disuntik vaksin dua kali dan cadangan sebesar 15% sesuai dengan arahan World Health Organization (WHO), ujarnya dalam konferensi virtual, Selasa (29/12/2020).

Berdasarkan bahan presentasi ada lima merek vaksin yang sudah diamankan Indonesia untuk menghentikan pandemi Covid-19 dan akan datang secara bertahap hingga 2022.

Pertama, vaksin Sinovac. Sebanyak 3 juta dosis vaksin akan tiba pada Desember 2020. Lalu 122,5 juta dosis vaksin diprediksi tiba di Indonesia pada Desember 2020 hingga Januari 2021. Indonesia juga memiliki opsi tambahan pemesanan 100 juta dosis vaksin yang akan tiba di Indonesia pada September 2021 hingga Maret 2022.

Kedua, vaksin Novavax. Indonesia telah memesan 50 juta dosis vaksin dengan opsi tambahan 80 juta dosis vaksin yang diperkirakan akan tiba di Indonesia pada Juni 2021 hingga Maret 2022.

Ketiga, vaksin COVAX/GAVI. Indonesia telah memesan 54 juta dosis vaksin dengan tambahan 54 juta dosis vaksin lagi yang diperkirakan akan tiba di Indonesia pada kuartal II-2021 hingga kuartal II-2022.

Keempat, vaksin AstraZeneca. Vaksin ini dalam tahap finalisasi kesepakatan. Rencanannya Indonesia akan memesan 50 juta dosis vaksin dengan opsi tambahan 50 juta dosis vaksin. Vaksin diprediksi tiba di tanah air pada kuartal III-2021 hingga kuartal I-2022.

Kelima, vaksin Pfizer. Vaksin ini juga masih dalam tahap finalisasi kesepakatan. Rencanannya Indonesia akan memesan 50 juta dosis vaksin dengan opsi tambahan 50 juta dosis vaksin. Vaksin diprediksi tiba di tanah air pada kuartal III-2021 hingga kuartal I-2022.

Kementerian Kesehatan juga memasukkan vaksin Covid-19 buatan Moderna dan Jonhson & Johnson dalam daftar vaksin yang akan digunakan namun belum ada pemesanan secara resmi. Vaksin Moderna diperkirakan akan tiba di Indonesia pada kuartal III-2021 hingga kuartal I-2022.

"Jadi kita sudah amankan pasokan vaksin sekitar 330 juta dengan opsi 330 juta tambahan sehingga sudah diamankan 660 juta dosis. Jadi kita ada buffer yang cukup kalau ada beberapa sumber yang gagal uji klinis atau tertunda proses," ujar BGS.

Let's block ads! (Why?)