Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Feed Media ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat
link : Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat

Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat

December 30, 2022 at 11:40PM Feed Digital:

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus merespons wacana mencoblos partai atau sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Guspardi menilai upaya mengembangkan sistem Pemilu dari terbuka ke proporsional tertutup merupakan bentuk mengebiri hak rakyat dalam memilih wakilnya.

"Mengembalikannya sistem pemilihan legislatif ke sistem proporsional tertutup merupakan bentuk 'set back' atau memutar jarum kebelakang dan mengkebiri hak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen," kata Guspardi dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Ia juga menganggap hak rakyat dalam untuk memilih wakilnya dekan dirampas dan lari dari semangat reformasi.

"Hak demokrasi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen seakan dirampas dan juga lari dari semangat reformasi," ujar Guspardi.

Baca juga: PSI Tolak Wacana Penerapan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024: Khianati Demokrasi

Terhadap pernyataan Ketua KPU Hasyim Asyari baru-baru ini soal kemungkinan Pemilu 2024 pakai proporsional tertutup, Guspardi mengingatkannya agar fokus pada tahapan Pemilu.

"KPU sebagai penyelenggara Pemilu harusnya fokus mempersiapkan Pemilu dengan berbagai tantangan dan kerumitannya dapat berjalan sukses sesuai dengan tahapannya," ucap Anggota Baleg DPR RI itu.

Menurut Guspardi, pada 23 Desember 2008 silam Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak judicial review (JR) yang diajukan 2 partai saat itu tentang sistem proporsional terbuka.

Baca juga: KPU Bicara Peluang Pemilu Proposional Tertutup, Wakil Ketua Umum PPP: Peringatan ke Partai Politik

"MK menilai sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat," ungkapnya.

Terkait adanya uji materi agar Pemilu 2024 menggunakan sistem proposional tertutup, ia menyebut bahwa putusan MK tidak dapat diubah karena bersifat mengikat.

"Masa sih MK akan membatalkan keputusannya sendiri. Jangan sampai ada dugaan MK cenderung tidak netral," ucapnya.

Lebih lanjut, Guspardi menambahkan Indonesia telah menggunakan sistem proposional terbuka dalam tiga kali Pemilu berturut-turut, yakni di tahun 2009, 2014, dan 2019.

"Dengan tiga kali Pemilu sistem proporsional terbuka ini tidak ada masalah. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka itu sudah sangat ideal dan sudah teruji dan perlu di lanjutkan," imbuhnya.

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

Demikianlah Artikel Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat

Sekianlah artikel Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel Respons Politikus PAN Sikapi Wacana Coblos Partai Bukan Caleg di 2024: Mengebiri Hak Rakyat dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2022/12/respons-politikus-pan-sikapi-wacana.html