PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Artikel populer - Google Berita ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com
link : PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com

PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengenakan pajak untuk bahan pokok/sembako dan jasa-jasa lain termasuk sekolah. Rencana ini tertuang dalam draft Revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang beredar di media.

Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, pengenaan tarif PPN untuk sembako, sekolah, hingga jasa kesehatan adalah bagian dari reformasi pajak.

Harapannya, pengenaan PPN bisa menciptakan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Bukan tak mungkin, PPN hanya akan dikenakan untuk sembako dan sekolah tertentu.

"Kira-kira gini ilustrasinya. Kalau saya konsumsi telur omega, terus Bapak beli telur ayam kampung di pasar, itu sama-sama tidak kena PPN. Padahal daya beli konsumennya sangat berbeda," kata Yustinus dalam webinar, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Pemerintah Janji PPN Sembako hingga Sekolah Tak Diberlakukan Tahun Ini

Begitu juga PPN dalam komoditas beras. Yustinus menuturkan, konsumen beras premium tak bisa disamakan dengan beras raskin. Pun dengan konsumen daging wagyu dengan konsumen daging ayam di pasar

"Jasa kesehatan juga sama. Seorang artis yang melakukan operasi plastik tak bisa dipukul rata dengan orang miskin yang operasi kutil. Sama-sama enggak kena PPN. Adil enggak yang seperti itu?," tanya Yustinus.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pendidikan pun demikian. Yustinus merasa tak adil jika orang yang belajar di sekolah-sekolah nirlaba/bersubsidi dengan orang yang belajar privat dan di sekolah-sekolah mahal sama-sama tak dikenakan PPN.

"Menurut hemat kami ini menjadi tidak adil, tidak fair, sehingga kita kekurangan kesempatan untuk memungut pajak kelompok kaya untuk didistribusi kepada orang miskin," tutur Yustinus.

Baca juga: Ketika Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako Bisa Bocor ke Publik

Lagipula kata Yustinus, pengenaan PPN di Indonesia masih jauh ketinggalan dibanding negara tetangga lain karena terlalu banyak barang/jasa yang disubsidi.

Di lingkup global, tren kenaikan PPN dan penurunan PPh Badan mulai terjadi. Dalam kurun waktu 2007-2017, negara-negara OECD sudah mengurangi porsi PPh Orang Pribadi dan menaikkan PPN.

Pasalnya berdasarkan penelitian, dunia sudah memasuki era the death of income tax. Orang akan semakin sulit dikenakan PPh karena adanya sifat elusif dari uang akibat transformasi ekonomi digital. Namun, orang akan semakin mudah dipajaki lewat sisi konsumsi karena adanya integrasi single ID yang bisa di-capture dengan baik.

"Jadi bukan soal PPN atau apa, tapi indirect tax lebih efektif saat ini karena situasi sekarang berbeda dengan tahun lalu, di mana mobilitas orang dan modal tidak seelusif saat ini," pungkas Yustinus.

Baca juga: KSPI: Orang Kaya Diberi Relaksasi Pajak, Rakyat Kecil Dikenai PPN Sembako

Mengutip draft RUU KUP yang tersebar di media, sembako yang dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Selain sembako, pemerintah juga akan menghapus beberapa barang hasil tambang maupun hasil pengeboran yang semula tak dikenai PPN. Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Kemudian, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Lalu, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Baca juga: Sembako Bakal Kena PPN, Ikatan Pedagang Pasar Protes ke Jokowi

Adblock test (Why?)

Artikel populer - Google Berita

Demikianlah Artikel PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com

Sekianlah artikel PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel PPN Sembako dkk Diyakini Bikin Sistem Pajak Lebih Adil, Begini Penjelasan Stafsus Menkeu - Kompas.com - Kompas.com dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2021/06/ppn-sembako-dkk-diyakini-bikin-sistem.html