Singgung Politik Dinasti, Ade Armando Bakal Dapat Sanksi dari PSI
[unable to retrieve full-text content]
Tribunnews.com
Kumpulan artikel rss feed berita indonesia full

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) membalas Pegiat media sosial sekaligus politikus PSI Ade Armando soal dinasti politik sesungguhnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Menurut saya, Bang Ade Armando perlu belajar lagi. Sebagai seorang pakar komunikasi, pernyataannya kemarin jelas tidak menunjukkan kepakarannya. Ia harusnya paham akan konstitusi, hukum, dan demokrasi terlebih dahulu sebelum berbicara," ujar Ketua BEM UI Melki Sedek Huang kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/12).
Melki mengatakan pihaknya menghargai DIY dengan segala sifat kekhususannya. Sebab, kekhususan itu legal dan direstui oleh hukum yang diakui. Melki menyebut sifat kekhususan DIY diatur dalam peraturan hukum, sehingga tak melangkahi apalagi melanggar hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Melki, proses politik dinasti sedang BEM UI kritik berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Bahkan, Melki mengatakan proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, etika kenegaraan yang tak dihiraukan, dan pembangkangan konstitusi jelas bukan hal yang legal dan direstui hukum.
"Sebagai pakar komunikasi, Bang Ade Armando pun harusnya tahu bahwa pernyataan yang Ia keluarkan sangat minim substansi dan berpotensi menyulut kemarahan besar. Sungguh sangat disayangkan bagi seorang pakar komunikasi untuk membuat video minim substansi seperti itu," kata Melki.
Melki mengklaim dirinya maupun BEM UI tak memiliki sentimen pribadi apapun pada Ade.
"Kami menghargai beliau sebagai dosen kami yang kami kenal sangat pandai. Bahkan, walaupun kami tak selalu sependapat dengannya, kami tetap mengecam kekerasan yang pernah Ia alami. Ini adalah karena perjuangan kami yang dilandasi nilai, bukan sentimen politik apa pun," imbuh dia.
Ade Armando sebelumnya menyindir aksi BEM UI, UGM, dan sejumlah BEM lain yang salah satunya mengkritik praktik politik dinasti menjelang Pilpres 2024.
Dia menyoroti kaos yang mereka gunakan bertuliskan 'republik rasa dinasti'. Ade merasa ironis dengan aksi tersebut. Karena menurutnya politik dinasti sesungguhnya justru berada di DIY yang menjadi lokasi aksi mereka.
"Ini ironis sekali, karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade dalam cuitannya, Sabtu (2/12).
"Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah DIY. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," imbuh dia.
Ade kemudian meminta maaf usai menyampaikan pernyataan tersebut. Ade mengaku telah mendengar akan ada aksi besar buntut pernyataannya itu. Ia mengklarifikasi apa yang dia sampaikan itu adalah pandangan pribadi, bukan mewakili DPP PSI.
Adapun Ade mengaku meminta maaf karena diminta oleh DPP PSI. Sebab, video tersebut telah menimbulkan kegaduhan. Pernyataan Ade juga menuai respons Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Sultan mengatakan Pemerintah Indonesia telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Sikap pemerintah itu sudah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Provinsi. Sultan pun menegaskan bahwa pemerintahan di DIY hanya menjalankan beleid berlaku.
"Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja bunyi Undang-undang Keistimewaannya itu," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (4/12) pagi.
Ia pun mengatakan jika ada pihak yang keberatan dengan Keiistimewaan Yogyakarta, harus mengubah undang-undang yang berlaku.
"Tapi kok kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan gitu aja. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti, undang-undang dasar," sambung Raja Keraton Yogyakarta itu.
(pop/DAL)[Gambas:Video CNN]

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan seluruh gelaran debat capres-cawapres akan dihadiri oleh calon presiden dan calon wakil presiden secara berpasangan. Format debat capres dan cawapres ini akan berbeda dengan Pilpres 2019. Saat itu, diberikan sesi khusus bagi capres dan cawapres secara mandiri untuk menyampaikan gagasannya. Barulah pada debat pamungkas, pasangan capres-cawapres dihadirkan secara berpasangan.
Namun, pada debat Pilpres 2024, akan ditampilkan debat cawapres dengan didampingi oleh capresnya. Komisioner KPU, Idham Holik, menjelaskan saat debat cawapres yang akan dihadiri capres, porsi bicara hanya diperuntukkan kepada cawapres. Begitu juga pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres secara mandiri. “Jadi cawapres bicara dari A sampai Z. kalau capres hanya mendampingi saja,” kata Idham, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 2 Desember 2023.
Perubahan format ini ternyata menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat, tak terkecuali dari tim pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut satu dan tiga, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lantas, seperti apa komentar Timnas Anies dan TPN Ganjar soal debat cawapres ditiadakan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.
Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan keberatan dengan keputusan sepihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan format debat capres-cawapres ketika pembahasan mengenai hal tersebut belum selesai. “Lah ini kok tiba-tiba KPU sudah mengumumkan modelnya seperti itu tanpa mengundang kami lagi untuk rapat, padahal usulan kami bisa dibuka, usulan kami jelas seperti apa. Bahwa ada debat berpasangan ada debat khusus capres atau cawapres sendiri-sendiri,” ucap Co-Captain Timnas AMIN, Nihayatul Wafiroh, dalam rilis tertulis, Sabtu, 2 Desember 2023.
Nihayatul mengklaim KPU melanggar janji karena sebelumnya telah disepakati bahwa pembahasan soal debat akan dirapatkan lagi sebelum mengumumkan keputusan finalnya. Dia juga menceritakan, Timnas AMIN mengikuti rapat dengan KPU pada 29 November 2023. Dari rapat tersebut masih ada dua agenda yang belum diputuskan. “Yakni soal komposisi debat ini, apakah harus hadir semua atau ada debat khusus capres atau cawapres begitu, dan kedua persoalan topik,” katanya.
Selain itu, Timnas AMIN juga mempertanyakan alasan KPU mengubah format debat capres-cawapres dari Pilpres 2019 lalu. Anggota Timnas AMIN, Anang Zubaidy, mengatakan publik membutuhkan gagasan cawapres, karena bagaimanapun capres dan cawapres adalah pasangan yang tak bisa dipisahkan. Menurutnya, keduanya juga harus bisa saling mengisi satu sama lain.
“Kita juga bertanya mengapa di 2019, cawapres diberi kesempatan untuk mengelaborasi gagasannya di debat cawapres sendiri-sendiri,” ujar Anang Zubaidy, seusai diskusi “Kebebasan, Kesetaraan, Keadilan”, di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Desember 2023.
Anang juga menyebutkan bahwa debat khusus antar cawapres sangat penting. Karena, ketika salah satu dari kedua pasangan itu tidak diketahui gagasannya, bagaimana mungkin publik menentukan pilihan kepada pasangan tersebut. “Padahal debat itu kan adu gagasan,” ujar Anang, yang menjadi anggota Tim Hukum Nasional AMIN.
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menanggapi perubahan format untuk debat capres-cawapres pada Pilpres 2024. Menurut Deddy, tidak adanya debat yang dihadiri cawapres seorang diri menghina dan merendahkan kemampuan para cawapres. “Terutama Gibran (Rakabuming Raka),” ucap Deddy saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat, 1 Desember 2023.
Apabila perubahan format tersebut dilakukan untuk melindungi Gibran Rakabuming Raka, Deddy mengatakan itu akan menjadi hal yang kontraproduktif. “Sebab Gibran akan kehilangan kesempatan untuk membuktikan betapa mampu dan layaknya dia (jika menang),” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai pasangan yang paling sering absen dalam berbagai debat publik yang diselenggarakan menjelang Pilpres 2024. Di sisi lain, Deddy juga mengungkapkan perubahan format debat ini akan menimbulkan keraguan publik dan berpotensi menurunkan elektabilitas calon wakil presiden. Oleh karena itu, dia mengimbau KPU kembali menggunakan format debat seperti pada Pilpres 2019. “Tidak usah aneh-aneh sehingga bisa menimbulkan kecurigaan publik terhadap kredibilitas KPU dan ujungnya kredibilitas hasil pemilu,” kata dia.
Selain itu, Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud, Choirul Anam, mengatakan pihaknya mendapatkan protes dari masyarakat yang kecewa dan mempertanyakan perubahan format debat ini. Choirul menyebut masyarakat kecewa dan kehilangan antusias.
“Kenapa kok ini dirubah, ada apa ini? Apakah ini masih berhubungan dengan konteks pencalonan pasca Mahkamah Konstitusi? Apakah ini berhubungan dengan strategi pemenangan dari salah satu calon yang menghindari debat-debat publik seperti itu, atau ini ada skenario lain yang menguntungkan salah satu paslon?,” kata Choirul menirukan pernyataan masyarakat yang mengadu kepadanya, Ahad, 3 Desember 2023.
Mantan komisioner Komnas HAM itu juga menyebutkan ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka kehilangan kesempatan untuk melihat komitmen dan upaya mempertahankan visi-misi di hadapan cawapres lain. “Mereka mengatakan bahwa kenapa debat Pemilu kok berubah, khususnya soal cawapres. Dulu pada 2019 format debatnya itu vis a vis, capres dengan capres, cawapres dengan cawapres, kenapa sekarang kok berubah?” kata Choirul.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Jokowi Klaim Tak Ada Pertemuan dengan Agus Rahardjo untuk Intervensi KPK
Senin, 4 Desember 2023 - 17:30 WIB
VIVA – Gunung Marapi yang berada di Sumatera Barat erupsi pada Minggu, 3 Desember 2023. Kepala Kantor SAR Kota Padang, Sumatera Barat Abdul Malik mengatakan sebanyak 11 orang pendaki Gunung Marapi ditemukan meninggal dunia pascaerupsi gunung tersebut.
Baca Juga :
Hujan Abu Gunung Marapi Terjang 14 Kecamatan di Agam Sumatera Barat“Pencarian hingga pukul 07.10 WIB tim gabungan berhasil menemukan tiga orang dalam keadaan selamat dan 11 orang meninggal dunia,” kata Kepala Kantor SAR Kota Padang Abdul Malik di Padang, Senin 4 Desember 2023.

Baca Juga :
Sultan HB X Respons Pernyataan Ade Armando Soal Politik Dinasti di YogyakartaBaru-baru ini video seorang pendaki wanita yang meminta tolong viral di media sosial. Dilihat dari unggahan video akun Facebook Mac Lelo, dua orang wanita pendaki terlihat penuh dengan abu tebal di mukanya.
Terlihat ia nampak meminta tolong dengan napas yang tersenggal. Masih dalam sumber yang sama, seorang pendaki wanita lain meminta tolong kepada ibunya.
Baca Juga :
Pria Ini Lamar Gebetannya di Depan Banyak Orang, Wajah Wanita Terlihat Tertekan“Ibu tolong. Ini keadan Ifah sekarang,” kata wanita tersebut.
Dikabarkan jika salah satu dari mereka bernama Zhafirah Zahrim Febrina (19), mahasiswi Politeknik Negeri Padang. Pendaki wanita yang minta tolong kepada ibunya itu dikirim untuk mengabarkan dirinya yang terjebak di Gunung Marapi.

Kepala Basarnas Padang, Abdul Malik mengatakan bahwa pendaki wanita bernama Zhafirah berhasil dievakuasi. Abdul Malik mengungkapkan saat ini Zhafirah sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan medis
Menurut informasi yang diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, jumlah pendaki yang tercatat melalui sistem pemesanan online dan telah melakukan check-in di pintu masuk Batu Palano berjumlah 57 orang.
Sementara itu, dari pintu masuk Koto Baru terdapat 13 orang yang tercatat. BKSDA Sumbar bersama dengan masyarakat dari nagari Batu Palano dan Koto Baru masih aktif dalam upaya evakuasi dan upaya untuk menghubungi para pendaki tersebut.
Baca artikel Trending menarik lainnya di tautan ini.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dikabarkan jika salah satu dari mereka bernama Zhafirah Zahrim Febrina (19), mahasiswi Politeknik Negeri Padang. Pendaki wanita yang minta tolong kepada ibunya itu dikirim untuk mengabarkan dirinya yang terjebak di Gunung Marapi.
Reviewed by eela
on
December 04, 2023
Rating: 5
/data/photo/2023/11/17/65572cd748620.jpg)
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sangat berduka dan kehilangan atas wafatnya mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
"Ya jadi Wapres sangat berduka dan kehilangan dengan tokoh yang selama ini relatif dekat lah dengan Wakil Presiden," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi kepada wartawan, Minggu (3/12/2023).
Masduki mengungkapkan, Doni Monardo sempat mendampingi kunjungan kerja Ma'ruf Amin ke Papua beberapa waktu lalu.
Ketika itu, Ma'ruf pun mendukung sejumlah program yang diinisiasi oleh Doni Monardo.
Baca juga: Jenazah Doni Monardo Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Besok
Pada masa pandemi Covid-19, Ma'ruf juga sempat bertandang ke kantor BNPB untuk mendengarkan penjelasan terkait penanganan pandemi dari Doni yang ketika itu merupakan kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Masudki mengatakan, Ma'ruf Amin memandang Doni sebagai sosok berintegritas dan dibutuhkan oleh negara.
"Di luar dugaan ya bahwa beliau tiba tiba sakit lalu koma kemudian wafat, jadi Wapres sangat kehilangan dengan ketokohan Bapak Doni Monardo," katanya.
Baca juga: Obituari Doni Monardo, dari Kopassus Sampai Pendekar Lawan Covid-19
Namun, Masduki belum bisa memastikan apakah Ma'ruf Amin akan datang melayat ke rumah duka atau pemakaman Doni Monardo pada Senin (4/12/2023) besok.
"Kalau malam ini mungkin secara teknis agak susah atau mungkin besok mudah-mudahan bisa ada waktu," ujar Masduki.
Diberitakan sebelumnya, Doni Monardo meninggal dunia di RS Siloam Jakarta pada pukul 17.32 WIB, Minggu petang hari ini.
Menurut rencana, besok, jenazah Doni Monardo akan disemayamkan di Markas Komando (Mako) Kopassus Cijantung sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
Baca juga: Jenazah Doni Monardo Disemayamkan di Mako Kopassus Cijantung Besok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://ift.tt/iWl4Z1M, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Reviewed by eela
on
December 03, 2023
Rating: 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan terhadap Israel atas perangnya di Gaza. Hal ini dilontarkan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Anthony Blinken pada pertemuan kabinet perang Israel, Kamis (30/11/2023).
Dalam kesempatan itu, Blinken menegaskan Israel kekurangan "motif" untuk mempertahankan perjuangan melawan Hamas selama berbulan-bulan. Ia juga menggarisbawahi bahwa Tel Aviv perlu mengubah taktik perangnya untuk konfrontasi di Selatan Gaza.
"Anda tidak dapat beroperasi di Gaza selatan seperti yang Anda lakukan di utara. Ada dua juta warga Palestina di sana," kata Blinken, menurut terjemahan dari bahasa Ibrani yang diposting oleh Times of Israel dan diwartakan Russia Today.
"Anda perlu mengevakuasi lebih sedikit orang dari rumah mereka, lebih akurat dalam melakukan serangan, tidak menyerang fasilitas PBB, dan memastikan bahwa ada cukup kawasan lindung," tambah diplomat AS tersebut. "Dan jika tidak? Kemudian tidak menyerang di tempat yang terdapat penduduk sipil."
Ketika Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan bahwa seluruh masyarakat Israel bersatu mendukung tujuan pembongkaran Hamas, "meskipun itu memakan waktu berbulan-bulan," Blinken menjawab, "Saya rasa Anda tidak pantas mendapatkan motivasi atas hal itu."
Kutipan yang bocor tersebut juga mengungkapkan bahwa Israel tidak ingin Otoritas Palestina memerintah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut lembaga itu telah mendukung, mendidik, dan mendanai teror.
"AS memahami hal itu, tetapi negara-negara lain di kawasan ini perlu mengetahui apa yang Anda rencanakan. Cara terbaik untuk mematikan sebuah ide adalah dengan menghadirkan ide yang lebih baik," tipal Blinken atas pernyataan Netanyahu itu.
Washington mendukung serangan Israel terhadap Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian sekitar 1.200 warga Israel. Namun, sejak saat itu, pemerintah AS menghadapi reaksi publik atas kematian sekitar 16.000 warga Palestina di wilayah tersebut.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, Blinken telah menegaskan kembali dukungan Washington terhadap hak Israel untuk melindungi diri dari kekerasan teroris sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Ia juga meminta Israel untuk mengambil segala tindakan yang mungkin untuk menghindari kerugian sipil.
Blinken juga mendesak "langkah segera untuk meminta pertanggungjawaban ekstremis pemukim Yahudi atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat" dan mengatakan AS "tetap berkomitmen pada langkah nyata untuk memajukan negara Palestina yang hidup dalam perdamaian, kebebasan, dan keamanan bersama Israel".
Artikel Selanjutnya