Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Feed Media ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI
link : Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI

Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI

December 06, 2022 at 10:48AM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) buka suara terkait kasus rudapaksa yang dilakukan oleh seorang Paspampres berinisial Mayor BF kepada prajurit wanita TNI di sebuah hotel di Bali.

Diketahui, Mayor BF telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya, Jakarta Pusat.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani berharap kasus ini dapat diselesaikan di pengadilan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembebasan hukum atau impunitas.

"Upaya memutus impunitas perlu dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku," jelasnya pada Minggu (4/12/2022) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Perwira Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI, Moeldoko Tegaskan Tidak Ada Toleransi di TNI

Selain itu, Komnas Perempuan juga berharap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diterapkan di kasus ini.

Menurutnya, UU TPKS perlu digunakan meskipun tersangka merupakan prajurit TNI yang akan diproses di peradilan militer.

Ia mengatakan, perlu adanya revisi Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar pelanggaran pidana yang dilakukan seorang anggota TNI diluar kapasitasnya dapat diproses melalui peradilan sipil.

"Perlunya Revisi UU Peradilan Militer, tindak pidana yang dilakukan perseorangan di luar kapasitas tugas perlu diproses melalui peradilan sipil sebagai bagian tidak terpisahkan dari agenda reformasi sektor keamanan," tambahnya.

Saat ini korban masih mengalami trauma atas kejadian ini dan Andy berharap TNI dapat memberikan pendampingan kepada korban hingga selesai persidangan.

Andy berharap kejadian serupa tidak terjadi di TNI dan meminta TNI melakukan kajian internal untuk mencegah kejadian ini terulang.

"Komnas Perempuan juga mendorong TNI untuk membentuk kajian untuk memperkuat kebijakan internal untuk memastikan kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang," terangnya.

Baca juga: Perwira Paspampres Diduga Rudapaksa Prajurit Kostrad, Anggota DPR: Harus Dibongkar

Mayor BF ditetapakan tersangka dan ditahan

Tersangka merupakan seorang perwira menengah yang menjabat sebagai wakil komandan di salah satu detasemen Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berinisial Mayor Infanteri BF.

Adblock test (Why?)

Tribunnews.com

Demikianlah Artikel Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI

Sekianlah artikel Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel Komnas Perempuan Berharap UU TPKS Dapat Diterapkan di Kasus Paspampres Rudapaksa Prajurit Wanita TNI dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2022/12/komnas-perempuan-berharap-uu-tpks-dapat.html