Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Feed Media ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan
link : Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

April 17, 2021 at 05:54PM Feed Digital:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Mubalig Muda Indonesia (JAMMI) merespon isu reshuffle (perombakan) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Koordinator JAMMI, Irfaan Sanoesi mengungkapkan, perombakan kabinet harus berdasarkan asas kebaikan (kemaslahatan) bersama.

“Reshuffle adalah hak perogratif Presiden. Namun demikian, merombak posisi A ke posisi B maupun sebaliknya, atau merombak nomenklatur kementerian harus berdasarkan riset yang dalam dan kemaslahatan bersama,” ungkapnya, dalam keterangannya, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Mendes PDTT Abdul Halim Disebut Paling Disorot Akan Direshuffle oleh Presiden

Sebelumnya Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.

JAMMI pun menyinggung isu perombakan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

JAMMI menilai peran Moeldoko di tubuh pemerintahan sangat vital sebagai benteng aliran paham radikalisme dan penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Reshuffle Kabinet Berhembus, Ini 2 Kader PAN yang Disebut-sebut Akan Jadi Menteri Jokowi

“Evaluasi seluruh jajaran kabinet merupakan aspek yang sangat penting demi perbaikan etos kerja para pembantu Presiden. Dan itu harus dilakukan," kata Irfaan.

“Jadi sangat disayangkan jika ada pengamat yang menyatakan Pak Moeldoko harus dibebastugaskan dari kabinet Presiden Jokowi mengingat peran Pak Moeldoko yang sangat vital,” tambahnya.

Irfaan mengingat ketika Moeldoko sowan silaturahmi ke pesantren-pesantren yang berada di seluruh penjuru daerah di Indonesia.

Menurutnya langkah Moeldoko ini penting sebagai penyambung lidah umara (pemerintah) kepada ulama terkait kerja bersama upaya membendung paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.

“Yang tak terlupakan dari Pak Moeldoko adalah ketika dia_sowan kepada para sesepuh kyai mengantisipasi paham radikalisme ditunggangi oleh para elit politik untuk kepentingan elektoral,” kenangnya.

Baca juga: Isu Reshuffle Tidak Berpengaruh Bagi Menkumham Yasonna Laoly

Selain itu, dia juga memberikan apresiasi atas kinerja Moeldoko selama menjadi KSP adalah upaya mengharmonisasikan antar kementerian dan lembaga yang karut marut.

“Ada masalah komunikasi dan koordinasi K/L (kementerian dan lembaga) bisa diselesaikan Pak Moeldoko dengan baik ketika dia bergabung di KSP. Ini kredit poin bagi Pak Moeldoko selama menjabat KSP,” imbuhnya.

Sebab itu, JAMMI percaya Presiden Jokowi akan berhati-hati dalam merombak kabinet agar reshuffle harus berdasarkan asas kemaslahatan bersama bukan sekadar bagi-bagi bagian kue.*

Let's block ads! (Why?)

Tribunnews.com

Demikianlah Artikel Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan

Sekianlah artikel Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel Reshuffle Harus Berdasarkan Kemaslahatan Bersama Bukan Sekadar Bagi-bagi Jabatan dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2021/04/reshuffle-harus-berdasarkan.html