Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita teratas - Google Berita ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com
link : Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com

Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku tak mau dipusingkan terkait adanya perbedaan istilah kebijakan antara naturalisasi sungai dan normalisasi kali yang dicanangkan Pemprov DKI mengatasi masalah banjir.

Menurutnya, yang terpenting program tersebut harus dikerjakan untuk mencegah banjir di Jakarta.

"Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi (harus) dikerjakan gitu. Jangan tidak dikerjakan," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Diketahui, normalisasi sungai merupakan istilah kebijakan populer ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sementara naturalisasi sungai adalah istilah kebijakan untuk solusi mengatasi banjir yang dirancang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Normalisasi sungai dilakukan dengan memperdalam sungai dan membangun tanggul dinding sehingga dapat lebih menampung air kiriman yang selama ini datang dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat.

Sementara naturalisasi sungai yang dimaksud Anies yakni naturalisasi sungai tidak akan menggusur rumah warga di bantaran sungai. Namun, hanya akan menggeser rumah warga.

Namun, menurut Basuki, kebijakan normalisasi sungai atau naturalisasi sungai sama saja. Sebab kata Basuki, kedua kebijakan tersebut sama-sama membutuhkan pelebaran sungai.

"Sama saja, enggak ada pro kontra, mau naturalisasi. Dengerin pak Nirwana Yoga dan pak Yayat Supriatna (Pengamat), mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" kata dia.

Tak hanya itu, Basuki menyebut berdasarkan pengertian di dalam Peraturan Gubernur, Naturalisasi sungai berarti pelebaran sungai.

"Kalau saya kira kalau definisinya naturalisasi di Pergub kan juga pada pelebaran sungai," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan pelebaran Sungai Ciliwung. Pemprov DKI kata Basuki bertanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan

"Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," ucapnya.

Ia menambahkan, terkait proyek sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT) masih menunggu pembebasan lahan.

"(Sodetan) Tergantung pembebasan lahan. kalau dibebaskan, 6 bulan selesai karena cuma 600 meter, yang 600 sudah dikerjakan sampai Otista (Jakarta Timur)," katanya.

Let's block ads! (Why?)

Berita teratas - Google Berita

Demikianlah Artikel Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com

Sekianlah artikel Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel Asal Tak Banjir, Basuki Ogah Terjebak Istilah Kebijakan Ahok dan Anies - Suara.com dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2020/01/asal-tak-banjir-basuki-ogah-terjebak.html