ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews - Hallo pembaca Feed Digital Indonesia, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi di dalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita teratas - Google Berita ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul postingan RSS Feed : ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews
link : ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews

ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK sebagai buah simalakama. Moeldoko menyebut perppu KPK ini serba salah jika diterbitkan ataupun tidak diterbitkan.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, mengatakan perppu diperlukan karena banyak pasal yang keliru di UU KPK yang sudah disahkan. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerbitkan perppu untuk mengoreksi pasal-pasal bermasalah tersebut.

"Perppu itu mengkoreksi kesalahan presiden dan DPR dalam revisi UU KPK. Banyaknya pasal yang keliru secara asas dan konsep harusnya dikoreksi salah satunya melalui perppu," kata Donal kepada wartawan, Jumat (4/10/2019).

Donal mengatakan perppu perlu diterbitkan karena prosesnya cepat. Hal ini dibutuhkan agar KPK punya kepastian hukum untuk menangani kasus-kasus korupsi yang ada.

Sementara, jika menunggu uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) dibutuhkan waktu yang panjang. Donal mengatakan UU KPK yang baru jadi rawan bagi KPK dalam menangani kasus ataupun penindakan tindak pidana korupsi.

"Mengapa perppu? Karena prosesnya cepat. Sementara kalau revisi membutuhkan waktu dan tarik-menarik kepentingan yang kuat. Sehingga justru membahayakan bagi kerja KPK karena tidak adanya kepastian hukum dalam proses yang dijalankan," ujar Donal.

"JR (judicial review) itu kan butuh proses, sementara saat yang sama KPK juga menangani pelbagai perkara. Proses ini yang rawan saat sejumlah pasal kontroversial dan menimbulkan multitafsir," sambungnya.

Let's block ads! (Why?)

Berita teratas - Google Berita

Demikianlah Artikel ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews

Sekianlah artikel ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di RSS postingan selanjutnya.

Anda sekarang membaca artikel ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas - detikNews dengan alamat link https://subscribe-id.blogspot.com/2019/10/icw-koreksi-perppu-disebut-simalakama.html